Kota Bandung Tribun Tipikorcom Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, anggota fraksi menjadi jembatan aspirasi warga 27 kabupaten/kota ke kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pelayanan Fraksi Gerindra dimulai dari kantor fraksi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Bandung. Masyarakat dapat menyampaikan aduan, usulan program, atau permohonan advokasi langsung ke anggota dewan dapilnya. Setiap laporan dicatat dalam sistem fraksi dan ditindaklanjuti ke OPD terkait untuk penyelesaian.
Masa reses dimanfaatkan Fraksi Gerindra untuk turun ke daerah pemilihan secara intensif. Agenda reses diisi serap aspirasi, sidak lapangan, dan dialog dengan tokoh masyarakat, petani, buruh, nelayan, UMKM, hingga milenial. Hasil reses dirumuskan jadi Pokok Pikiran DPRD dan diperjuangkan masuk RKPD dan APBD.
Di bidang pengawasan, Fraksi Gerindra aktif memonitor program strategis Pemprov Jabar seperti infrastruktur jalan provinsi, jembatan, irigasi, PJU, rumah tidak layak huni, dan bantuan sosial. Bila ada temuan proyek mangkrak atau kualitas rendah, fraksi menggelar rapat kerja dengan dinas, sidak lokasi, dan mendorong percepatan perbaikan.
Fungsi anggaran dijalankan dengan mendorong alokasi pro rakyat. Fraksi Gerindra konsisten memperjuangkan anggaran untuk ketahanan pangan, pertanian, peternakan, UMKM, pendidikan vokasi, dan infrastruktur pedesaan. Dalam pembahasan KUA-PPAS serta APBD, fraksi memberi catatan kritis agar belanja publik tepat sasaran dan bebas pemborosan.
Pelayanan sosial menjadi prioritas anggota Fraksi Gerindra. Saat bencana banjir, longsor, atau gempa di wilayah Jabar, fraksi bersama sayap partai turun cepat menyalurkan logistik, membuka dapur umum, dan advokasi perbaikan infrastruktur. Program rutin seperti pengobatan gratis, sunatan massal, dan bantuan sembako juga digelar di dapil.
Fraksi Gerindra membuka kanal digital untuk mempermudah akses warga. Media sosial resmi, website fraksi, dan nomor pengaduan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah. Setiap aspirasi yang masuk ditanggapi, diinventarisir, dan progres penanganannya diinformasikan kembali ke pelapor.
Di bidang legislasi, Fraksi Gerindra aktif mengawal Perda yang berdampak langsung ke masyarakat. Fokusnya antara lain Perda Pertanian, Perda Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, Perda Ketenagakerjaan, dan Perda Kepemudaan. Penyusunan Perda melibatkan uji publik dan RDPU dengan akademisi, asosiasi, dan komunitas.
Kolaborasi jadi kekuatan Fraksi Gerindra Jabar dalam melayani. Sinergi dibangun dengan Pemprov, Pemkab/Pemkot, TNI-Polri, BUMD, kampus, pesantren, dan kelompok tani-nelayan. Prinsip “berjuang untuk rakyat” diwujudkan lewat kerja nyata, bukan sekadar retorika politik di ruang sidang.
Dengan konsistensi menjalankan tupoksi dan respons cepat terhadap kebutuhan warga, kinerja pelayanan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dinilai mumpuni oleh banyak konstituen. Ukurannya terlihat dari advokasi yang tuntas, anggaran yang berpihak, dan kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat saat dibutuhkan.
Budi Haryanto SE Wapemred
