Mataram NTB
tribuntipikor . Com — Polemik internal mencuat di tubuh Pengurus Provinsi (Pengprov) PSTI Nusa Tenggara Barat. Bidang Organisasi secara terbuka menyoroti proses pelantikan pengurus PSTI Lombok Timur yang dinilai tidak sesuai mekanisme dan berpotensi mencederai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua Bidang Organisasi Pengprov PSTI NTB, Abdul Hamid S.n, kepada awak media Tribun Tipikor, Minggu (26/04/2026), menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan pelantikan tersebut.” Jelasnya
Ia menegaskan bahwa tidak komunikasi lintas bidang dalam tubuh Pengprov menjadi sumber persoalan yang serius.”. Tegas Randy sapaan akrab
“Pelantikan pengurus di tingkat kabupaten/kota bukan kegiatan seremonial semata. Ada mekanisme organisasi yang wajib dilalui.
Ketika bidang terkait tidak dilibatkan, ini jelas mencederai AD/ART dan merusak tatanan organisasi,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi adalah fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ketika komunikasi diabaikan, maka yang muncul bukan hanya kesalahan prosedur, tetapi juga potensi konflik internal yang lebih luas.
Abdul Hamid juga menyoroti adanya kesan sepihak dalam pelaksanaan pelantikan tersebut.
Ia menilai, langkah yang diambil tanpa melibatkan Bidang Organisasi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola organisasi yang baik.
“Kami di Bidang Organisasi tidak pernah diajak berkoordinasi. Ini bukan soal dilibatkan atau tidak, tapi soal menjaga marwah organisasi.
Jika aturan dilanggar, maka ke depan organisasi ini akan kehilangan arah,” ujarnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, ia meminta agar ke depan setiap agenda pelantikan pengurus di daerah harus melalui koordinasi yang jelas dan melibatkan seluruh bidang terkait, guna menghindari polemik serupa.
Polemik ini kini menjadi sorotan internal Pengprov PSTI NTB dan berpotensi memicu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelantikan serta tata kelola organisasi di tingkat daerah.
Jika tidak segera ditangani, konflik ini dikhawatirkan akan berdampak pada soliditas organisasi dan kepercayaan publik terhadap PSTI di NTB.
( Irwanto )
