Sumbawa Besar, NTB — Polemik distribusi LPG kembali memanas. Di tengah lesunya daya beli, tabung gas 3 kilogram bersubsidi—yang dikenal sebagai “gas melon”—menjadi rebutan lintas segmen. Fakta lapangan menunjukkan, bukan hanya rumah tangga miskin, tetapi juga kelas menengah bawah hingga aparatur sipil negara ikut berburu tabung hijau tersebut karena harga LPG non-subsidi dinilai kian tak terjangkau.
Ketua Orari Lokal Sumbawa Muhammad Sagenta . SH kepada awak Media tribun Tipikor . Com Selasa 03/03/26 , Menjelaskan , Saat ini, LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah yang distribusinya berada di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero). Sementara itu, LPG non-subsidi tersedia dalam kemasan 5,5 kg (Bright Gas), 12 kg, hingga 50 kg dengan harga pasar yang bisa menembus Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per tabung—angka yang bagi banyak keluarga dianggap terlalu berat untuk sekali beli.” Jelasnya
Daya Beli Melemah, Gas Melon Diserbu
Sejumlah warga mengaku lebih memilih membeli LPG 3 kg seharga sekitar Rp50 ribu di tingkat pengecer karena bisa dibeli bertahap dan tidak menguras dompet sekaligus.
“Kalau harus keluar Rp250 ribu sekali beli, berat.
Uang sekolah, kebutuhan rumah, belum lagi biaya tak terduga,” ujar Sagenta
Investigasi di lapangan menemukan pola yang sama
.Banyak keluarga hanya memiliki sisa dana ratusan ribu rupiah setelah kebutuhan pokok terpenuhi.
.Dalam sebulan, rata-rata rumah tangga membutuhkan dua kali isi ulang gas.
.LPG non-subsidi 12 jg dianggap tidak realistis bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan.
Akibatnya, segmen “Dasil 1 sampai Dasil 4” (kelompok ekonomi bawah hingga menengah bawah) bertumpu pada LPG 3 kg, meski secara regulasi tidak semuanya berhak menerima subsidi.
Usulan 3 Kg Non-Subsidi: Solusi atau Ilusi?
Dari keresahan itu, muncul usulan yang dinilai “jalan tengah”: pemerintah menyiapkan LPG 3 kg non-subsidi dengan warna berbeda—misalnya pink—untuk memisahkan secara tegas antara yang berhak subsidi dan yang tidak.
Skemanya, tabung hijau tetap untuk warga miskin, sementara tabung 3 kg non-subsidi dijual dengan harga pasar yang lebih realistis namun tetap terjangkau dibanding yang 12 kg.
Pendukung gagasan ini menilai, kebijakan tersebut bisa
- Mengurangi perebutan gas melon subsidi.
- Menekan praktik salah sasaran.
- Memberi opsi bagi kelas menengah bawah yang tak kuat membeli 12 kg.
Namun, hingga kini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut.
Tepat Sasaran Masih Jadi PR
Masalah utama tetap klasik:
subsidi tidak tepat sasaran. Di lapangan, pengawasan dinilai lemah.
Aparat daerah dan kepolisian kerap hanya melakukan sidak seremonial, sementara distribusi riil di tingkat pengecer sulit dikontrol.” Ungkap Sagenta
“Kalau benar-benar mau tepat sasaran, data penerima harus jelas dan pengawasan konsisten, Jangan hanya ramai saat kelangkaan,” Urainya
Ketimpangan ini berpotensi memicu efek domino sosial.
Beban biaya rumah tangga meningkat, gesekan dalam keluarga tak terhindarkan, bahkan berujung konflik domestik.
Gas yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru berubah menjadi sumber tekanan ekonomi.” Jelasnya
Negara Hadir atau Absen?
Kebijakan subsidi energi sejatinya dirancang untuk melindungi kelompok rentan.
Namun ketika harga non-subsidi melambung dan daya beli merosot, batas antara “mampu” dan “tidak mampu” menjadi kabur.
Pertanyaannya kini
apakah pemerintah akan mengevaluasi skema distribusi LPG 3 kg dan membuka opsi kemasan kecil non-subsidi sebagai solusi konkret?
Ataukah polemik ini akan terus berulang setiap kali pasokan menipis?
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat tidak butuh seremoni.
Mereka butuh kebijakan yang realistis , yang memahami bahwa bagi sebagian keluarga, selisih Rp100 ribu dalam satu bulan bisa menentukan apakah dapur tetap mengepul atau tidak.”
( Irwanto )
