Mataram, NTB – tribunTipikor.com –
Rencana besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 mendadak pincang. Empat daerah di Pulau Sumbawa resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah dengan alasan klasik: keterbatasan anggaran. Fakta ini memantik sorotan tajam terhadap kesiapan fiskal daerah dalam mendukung agenda olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
Ketua Umum KONI NTB, H. Mori Hanafi, mengonfirmasi kepada media , bahwa Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa menyatakan tidak sanggup menjadi penyelenggara. Dari rencana awal melibatkan 10 kabupaten/kota, kini hanya tersisa enam daerah yang tetap menyatakan kesiapan.
Alasannya murni keterbatasan fiskal
Kita tidak bisa memaksa karena kondisi keuangan masing-masing daerah sedang sulit,” tegas Mori Hanafi.
Keputusan mundurnya empat daerah ini praktis menyisakan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai satu-satunya daerah di Pulau Sumbawa yang masih bertahan menjadi tuan rumah.
Sebuah ironi, ketika semangat pemerataan penyelenggaraan justru terbentur realitas kas daerah yang seret.
Akibat pengunduran diri tersebut, seluruh cabang olahraga yang sebelumnya direncanakan digelar di empat daerah itu dialihkan ke Kota Mataram.
Langkah ini diambil demi memastikan Porprov tetap berjalan, meski harus mengorbankan semangat pemerataan dan potensi perputaran ekonomi di wilayah Pulau Sumbawa.
Tak hanya lokasi yang berubah, jadwal pelaksanaan pun ikut bergeser
Porprov NTB 2026 yang semula dijadwalkan mulai 3 Juli 2026, resmi diundur menjadi 16 Juli 2026. Penundaan ini dilakukan untuk menghindari bentrok dengan agenda event olahraga nasional pada 11–12 Juli 2026.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: sejauh mana komitmen daerah terhadap pembinaan olahraga? Porprov bukan sekadar ajang seremonial, tetapi panggung lahirnya atlet-atlet potensial NTB.
Ketika alasan fiskal menjadi penghalang, masyarakat tentu berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran daerah.
Porprov NTB 2026 tetap akan digelar
Namun, bayang-bayang keterbatasan anggaran kini menjadi catatan keras bagi tata kelola olahraga dan perencanaan fiskal daerah di Nusa Tenggara Barat.
( Irwanto )
