Sumbawa Besar NTB
tribun tipikor .Com — Potret kegagalan tata kelola ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa semakin telanjang. Di satu sisi, lulusan universitas internasional terpaksa “mandek” di gerai Alfamart .
Di sisi lain, kekayaan tambang raksasa Sumbawa terus mengalir keluar daerah tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan yang berarti.
Selama ini, hasil tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) hanya “numpang lewat” di tanah Sumbawa sebelum dikirim melalui conveyor belt menuju smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Nilai tambah, industrialisasi, dan lapangan kerja justru dinikmati daerah lain
Sumbawa tetap terjebak sebagai daerah penghasil bahan mentah yang miskin industri.
Pembangunan smelter di Sumbawa sejatinya adalah kunci pembuka ribuan lapangan kerja dan lompatan ekonomi daerah.
Namun ironi muncul ketika hambatan terbesar justru berasal dari kepemimpinan daerah itu sendiri.
” Bupati Sumbawa, yang memiliki latar belakang sebagai eks petinggi AMNT dan NNT, justru tidak tampil sebagai “Direktur PT Kabupaten Sumbawa” yang seharusnya bertarung habis-habisan memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyatnya.
Sementara itu, kekuatan masyarakat sipil melalui FK2D dan elemen seperti SMG justru menjadi pihak yang paling konsisten mendorong pembangunan smelter di Sumbawa. Padahal ini bukan sekadar isu lokal. Jika hilirisasi terus diganjal, maka rantai pasok mineral strategis nasional dan ketahanan industri nasional ikut terancam.
Ketua APINDO kab Sumbawa angkat bicara
Krisis ini semakin dipertegas oleh pernyataan Ketua APINDO Kabupaten Sumbawa, Zulkarnain, ST, MT. Kepada Media tribun Tipikor .Com 12/01/26 Ia secara terbuka mengakui bahwa kondisi ketenagakerjaan lokal memang belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Sejauh ini memang belum signifikan, karena ruang kerja baru memang belum ada, Sementara PT Amman juga belum melakukan perekrutan secara terbuka,” ujarnya.
APINDO Sumbawa, lanjut Zulkarnain, baru-baru ini terlibat dalam penyusunan RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) Kabupaten Sumbawa, sebuah dokumen strategis yang akan menjadi rujukan pemerintah dalam melakukan pemetaan tenaga kerja lokal.
Namun persoalan mendasarnya tetap sama
tanpa keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan besar, RTKD hanya akan menjadi dokumen administratif.
“Sudah seharusnya PT Amman, PT SJR, dan seluruh sektor usaha di Sumbawa menyampaikan kebutuhan tenaga kerja mereka kepada pemerintah daerah, agar pemerintah bisa menyiapkan SDM dengan skill yang sesuai,” tegasnya.
Pernyataan ini secara tidak langsung menampar praktik selama ini, perusahaan besar menikmati sumber daya Sumbawa, tetapi tidak transparan dalam membuka peluang kerja bagi putra daerah.
Di titik inilah ironi Sumbawa menjadi lengkap
Sarjana berkelas dunia bekerja di minimarket
Tambang raksasa tanpa industri lokal
Pemerintah daerah tanpa daya tekan
Dunia usaha tanpa keterbukaan
Jika smelter terus ditunda dan perekrutan tenaga kerja tetap tertutup, maka jangan heran bila generasi terdidik Sumbawa terus terjebak dalam pekerjaan yang tak sepadan dengan kompetensinya.
Bukan karena mereka tidak mampu—
tetapi karena daerah ini gagal memberi ruang bagi masa depan mereka.
( Irwanto )
