Dari 28 Kapal, Hanya 18 Layak Operasi
Lombok Timur, NTB tribun tipikor.com —
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan akhirnya mengakui rapuhnya keandalan armada di lintas strategis Kayangan–Poto Tano.
Dari total 28 unit kapal yang tercatat di lintasan nadi penghubung Pulau Lombok–Sumbawa itu, hanya 18 kapal yang benar-benar beroperasi aktif. Sisanya, 10 kapal “runtuh” di darat—tidak layak layar, tidak siap angkut, dan berpotensi membahayakan keselamatan publik.
Situasi ini mendorong manajemen ASDP Kayangan mengusulkan penambahan satu unit kapal baru ke ASDP Pusat, sebuah langkah yang terkesan terlambat di tengah tingginya arus penumpang dan kendaraan, terutama menjelang musim puncak.
General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan, Erlis Setya Wahyudi, melalui Plt Manager Usaha Abrori, membenarkan kondisi tersebut saat ditemui media ini, Minggu (11/1/2026).
“Dari 28 kapal yang terdaftar, hanya 18 kapal yang beroperasi aktif.
Sisanya 10 kapal sedang off-schedule,” ungkap Abrori
Ironisnya, dari 10 kapal yang tidak beroperasi itu, 4 unit tengah menjalani docking rutin, sementara 6 kapal lainnya berada dalam pengawasan ketat regulator akibat persoalan kelaikan teknis. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa jalur sepenting Kayangan–Poto Tano dibiarkan bertumpu pada armada yang setengah pincang?
Lintasan Kayangan–Poto Tano bukan sekadar jalur penyeberangan biasa. Ia adalah urat nadi logistik, mobilitas ekonomi, dan konektivitas antar-pulau di NTB.
Sebagian besar kapal tidak siap operasi, risiko penumpukan kendaraan, keterlambatan distribusi barang, hingga ancaman keselamatan penumpang menjadi konsekuensi nyata—bukan sekadar kemungkinan.
Usulan pengadaan kapal baru patut diapresiasi, namun publik berhak bertanya lebih jauh:
Apakah satu kapal cukup menambal defisit armada?
Di mana perencanaan jangka panjang ASDP selama ini?
Dan yang paling krusial, siapa yang bertanggung jawab jika kondisi ini terus dibiarkan dan berujung pada insiden di laut?
Di tengah slogan
keselamatan dan pelayanan prima, fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya: lintasan vital NTB dijaga oleh armada yang belum sepenuhnya laik layar. Negara, melalui BUMN transportasi, tak boleh menunggu tragedi untuk bertindak.
( Irwanto )
