Catatan Jurnalis tribun Tipikor.Com ( Irwanto )
Di satu sisi negara menghamburkan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, di daerah, tenaga honorer dan kontrak diperlakukan seperti barang pakai habis.
Potret paling telanjang terlihat di Kabupaten Sumbawa, Sebanyak 12 tenaga kontrak di Bapenda Sumbawa dipecat mendadak hanya berdasarkan SK Bupati Nomor 800.1.8.1/003/BKSDM/2026 tertanggal 6 Januari 2026.
Tanpa transisi. Tanpa perlindungan. Tanpa penghormatan
Mereka yang selama bertahun-tahun menjaga penerimaan daerah kini disingkirkan begitu saja—bahkan dilakukan di depan rekan kerja mereka sendiri.
Birokrasi memperlakukan manusia seperti angka di spreadsheet
“Ini bukan sekadar soal kontrak. Ini soal martabat,” ujar seorang tokoh masyarakat.
“Kalau mau memberhentikan, lakukan secara beradab. Negara bukan perusahaan outsourcing.”
Ironisnya, pemecatan ini terjadi ketika pemerintah pusat justru sedang mengklaim diri sebagai “pro rakyat” lewat program MBG bernilai Rp335 triliun—anggaran yang bahkan lebih besar dari renovasi sekolah, BOS, dan beasiswa digabungkan.
Warganet pun bertanya:
“Kalau negara sanggup memberi makan, kenapa tak sanggup mengangkat guru dan honorer jadi PPPK?”
Di banyak daerah, guru honorer masih digaji di bawah upah layak, sekolah rusak, dan ruang kelas bocor. Tapi negara memilih menggelontorkan ratusan triliun untuk program konsumsi.Anak-anak diberi makan. Tapi guru dan honorer tetap lapar secara ekonomi.
Kontras Memalukan: KSB vs Sumbawa
Di tengah kerasnya kebijakan di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) justru menunjukkan wajah lain negara.
Bupati KSB dengan tegas menyatakan:
“Honorer tidak akan dirumahkan.”
Alih-alih memecat, KSB melakukan pendataan menyeluruh dan menyiapkan skema kerja alternatif bagi honorer yang tidak tertampung dalam PPPK.
Honorer tetap diberdayakan:
- Mendukung program KSB Maju
- Mengisi layanan publik
- Menjadi tenaga pendukung OPD
Di KSB, honorer dipandang sebagai aset daerah. Di Sumbawa, honorer diperlakukan sebagai beban yang harus dibuang. Siapa yang Sebenarnya Arogan?
Ketika pemerintah pusat berdalih “tak ada anggaran” untuk mengangkat honorer menjadi PPPK, angka Rp335 triliun untuk MBG justru membuka kebohongan itu.
Ketika KSB mampu mencari solusi di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Sumbawa memilih jalan paling mudah yaitu memecat.
Publik kini bertanya
Negara ini kekurangan uang, atau kekurangan nurani?
Apakah birokrasi akan terus berlindung di balik SK dan regulasi, atau berani mengakui bahwa yang mereka korbankan adalah manusia—,
tapi rakyat kecil justru yang dikorbankan.
( Irwanto )
