sipahutar taput Tribun Tipikor
Proyek pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat kembali menuai sorotan.
Pembangunan saluran drainase menjadi tembok ikan dan jadi ancaman bagi warga ancaman anak kecil di ragukan di Desa Sabugan ni huta ll kecamatan sipahutar Kabupaten Tapanuli utara diduga tidak hanya menjadi tembok ikan bermasalah dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga sudah mulai retak.retak di duga tak tahan lama warga setempat.kecewa Rabu (24/12/2025).
Proyek yang berada di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, dan (PERKIM) Kabupaten Tapanuni utara tersebut memiliki nilai anggaran Rp99.958.000,00 bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli utara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV clara prima mandiri dengan waktu pelaksanaan 70 hari kalender, sebagaimana tercantum dalam kontrak nomor 17/SPK.PPK-PJS/APBD/DPKP/2025.
Namun, besarnya anggaran tidak sejalan dengan sikap pelaksana di lapangan.
masyarakat sekitar pemilik rumah di sekitar lokasi proyek kecewa dan mejadi beresiko hingga pekerjaan selesai, menjadi tembok ikan pihak warga kecewa dan lagi pula sudah mulai retak retak proyek ini baru dua bulan lebih sudah retak mungkin tak bertahan lama . air bertahan bagaikan tembok ikan
Padahal proyeknya pakai anggaran APBD dari uang rakyat
warga kecewa melihat cara kinerja kurangnya pegawasan . pemborong dengan dugan asal jadi
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius terkait etika pelaksana proyek pemerintah dan pengawasan dari instansi terkait.
Warga menilai, proyek ini proyek ugal- ugalan maka patut dipertanyakan bagaimana pengelolaan anggaran dan tanggung jawab pelaksana secara keseluruhan.Tidak hati. hati disitu, warga juga mengeluhkan kualitas pengerjaan draniase yang dinilai asal jadi.
warga, setempat kecewa menyebut pemasangan U-Ditch dilakukan tidak rapi dan sebagian jadi tambak ikan
“Pengerjaannya tidak rapi, seperti asaljadi . Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan
Minimnya pengawasan dengan dugan cara kerja semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan lapangan. Padahal, proyek tersebut berada di wilayah pemukiman warga yang seharusnya melibatkan warga setempat. untuk memastikan kelancaran dan kualitas pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan,media menkonfirmasi .kabit allagan melalui cet watsapp tidak memberi jawapan Dinas PERKIM Kabupaten Tapanuli utara maupun pihak belum memberikan jawapan kualitas pengerjaan proyek.
Publik kini menanti langkah tegas dari APH pemerintah daerah, khususnya Inspektorat dan DPRD Kabupaten Tapanuli utara untuk melakukan evaluasi dan audit atas proyek yang dibiayai dari uang rakyat tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (P.simanjuntak)
•
