Kuningan| Tribun TIPIKOR.com
Memasuki akhir tahun masa kepemimpinan Bupati Kuningan Dian Yanuar, kritik terhadap arah pembangunan daerah semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat menilai kepemimpinan saat ini belum menghadirkan terobosan nyata dan masih didominasi kelanjutan program sebelumnya tanpa kejelasan program unggulan yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan menilai kepemimpinan daerah saat ini lebih banyak tampil dalam kegiatan seremonial dibandingkan menjalankan fungsi strategis sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.
“Kami melihat Bupati Kuningan lebih sering hadir dalam kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar rakyat petani, peternak, dan masyarakat kecil belum ditangani secara serius. Kepemimpinan seharusnya menghadirkan solusi, bukan sekadar simbol,” tegasnya, Senin(29/12/2025)
Pembangunan Pariwisata Dinilai Tidak Berkeadilan
Menurut Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat Iwa Gunawan,pembangunan sektor pariwisata yang saat ini digencarkan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Kawasan Palutungan dan sekitarnya dinilai menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan wisata lebih menguntungkan pemodal dibanding masyarakat lokal, sekaligus mengancam keberlanjutan lahan pertanian produktif.
“Pariwisata jangan sampai menjadi alat perampasan ruang hidup rakyat. Ketika tanah pertanian subur dialihfungsikan, petani kehilangan sumber penghidupan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang kami perjuangkan,” ujar tokoh pemuda tersebut.
Penataan Kota Kehilangan Identitas
Penataan Kota Kuningan juga dinilai belum menyentuh aspek identitas historis dan kultural daerah. Revitalisasi Jalan Siliwangi dan sekitarnya dianggap hanya bersifat kosmetik, terbatas pada perubahan fasad bangunan dan pemasangan lampu hias, tanpa konsep ruang publik yang kuat.
Pemuda Marhaen menilai Kuningan semestinya memiliki alun-alun kota yang luas dan representatif, sebagaimana Ciamis dan Cirebon, yang hingga kini masih mempertahankan alun-alun sebagai simbol identitas kota dan ruang rakyat.
“Kota bukan hanya soal estetika malam hari. Kota adalah ruang hidup rakyat. Kuningan sebagai kabupaten tua seharusnya punya alun-alun yang menjadi pusat kebudayaan dan interaksi sosial,” katanya.
Pertanian dan Pangan Lokal Terabaikan
Di sektor pertanian, Pemuda Marhaen menyoroti hilangnya keberpihakan terhadap pangan lokal. Varietas padi khas Kuningan seperti Mayor Jambon dan Ranggeyan yang dahulu menjadi kebanggaan daerah dinilai tidak lagi mendapat perhatian serius.
Menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan lemahnya regulasi dinilai berpotensi mengancam kedaulatan pangan daerah.
“Kalau pemerintah daerah tidak berani melindungi lahan produktif, maka petani akan terus terpinggirkan. Negara harus hadir, bukan justru membiarkan lahan subur habis demi investasi,” tegasnya.
Peternak Menghadapi Masalah Sendiri
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor peternakan. Wilayah Cigugur yang dikenal sebagai sentra sapi perah dan peternakan babi, menurut Pemuda Marhaen, belum mendapat perhatian memadai, baik dari sisi pengelolaan limbah maupun perlindungan peternak saat terjadi wabah dan kematian ternak.
“Saat ternak sakit dan mati massal, peternak sering dibiarkan berjuang sendiri. Tidak ada pendampingan, tidak ada bantuan obat, apalagi ganti rugi. Ini bentuk pembiaran yang tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.
Tuntutan Kepemimpinan yang Proaktif
Pemuda Marhaen menegaskan, kepala daerah tidak boleh bersikap reaktif dan menunggu laporan semata. Kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang turun langsung, mendengar, dan bertindak cepat ketika rakyat menghadapi bencana, gagal panen, atau krisis ekonomi.
“Bupati bukan sekadar pejabat administratif atau simbol kekuasaan. Ia harus menjadi alat perjuangan rakyat. Tanpa keberpihakan pada kaum kecil, pembangunan hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas,” pungkasnya.
Evaluasi akhir tahun ini menjadi refleksi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan agar segera melakukan koreksi arah pembangunan. Publik berharap, tahun-tahun berikutnya diisi dengan kebijakan yang berani, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada petani, peternak, serta masyarakat kecil sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
| red |
