Sumbawa Barat, NTB.
tribun tipikor.com –
Suara keras kembali menggema dari Sumbawa Barat . Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati sosial politik Sumbawa Barat, HM Yames, tekankan terkait lambannya respons pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk segera pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dalam pernyataannya, H. Yames menyebut perjuangan menuju PPS sudah berlangsung hampir 25 tahun dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun, hingga kini, perjuangan itu seolah berjalan di tempat tanpa ada kepastian yang jelas dari pemerintah pusat.
“Pulau Sumbawa bukan anak tiri! Jangan lagi pusat menutup mata. Jika aspirasi masyarakat soal DOB tidak segera dipenuhi, maka kami siap bersatu untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang di daerah ini,” tegasnya dengan nada tinggi.
Menurut H. Yames, desakan pembentukan PPS bukan sekadar ambisi elit politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat Pulau Sumbawa. Ia menilai potensi sumber daya alam, khususnya pertambangan, selama ini lebih banyak menguntungkan pihak luar ketimbang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Setiap hari kita lihat kekayaan alam dikeruk, tapi jalanan kita masih banyak rusak, pengangguran masih tinggi, dan layanan kesehatan masih jauh dari harapan.
Kalau pusat terus mengabaikan, jangan salahkan masyarakat bila kami bersatu untuk ambil sikap tegas,” lanjutnya.
Ia juga menekankan, perjuangan ini adalah bentuk kesetiaan masyarakat terhadap NKRI yang menginginkan pemerataan pembangunan, bukan pemisahan diri. Namun, jika pemerintah pusat terus memandang sebelah mata, maka akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.
Pernyataan H. Yames sontak menjadi perbincangan hangat. Pengamat politik lokal menilai ancaman penghentian aktivitas tambang bisa menjadi “senjata pamungkas” dalam mendesak pemerintah pusat. Pasalnya, keberadaan perusahaan tambang besar di Pulau Sumbawa selama ini memegang peran vital dalam roda ekonomi nasional.
“Kalau aktivitas tambang dihentikan, dampaknya tidak hanya di level daerah, tetapi juga nasional. Karena itu, ultimatum ini bisa menjadi momentum agar pusat membuka mata dan telinga,” ujarnya dengan lantang
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat. Apakah perjuangan panjang yang sudah menelan energi, biaya, dan waktu puluhan tahun ini akhirnya menemukan titik terang, atau justru kembali kandas di meja birokrasi.
H. Yames menutup pernyataannya dengan sebuah pesan keras:
“Kami bukan mencari gaduh. Kami hanya menuntut keadilan. Pulau Sumbawa harus diperlakukan setara. Jangan lagi dipinggirkan.”Pungkasnya.
( Irwanto )
