Bandung Barat – Tribun Tipikorcom
Upaya transparansi dan pengawasan publik di sektor pendidikan kembali mendapat sorotan. Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Sekolah SMAN 1 Cililin yang dinilai tidak menghargai mekanisme surat-menyurat resmi dan hak masyarakat atas informasi.
Menurut Ait, pihaknya telah melayangkan surat resmi pada 15 Agustus 2025 No. Surat 23/DPD-LSM TRINUSA/JBR/VIII/2025 kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cililin, Kabupaten Bandung. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi dan pengawasan terkait kondisi sekolah negeri tersebut. Namun hingga awal September ini, surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan.
“Kami sudah menunggu dengan itikad baik. Bahkan anggota LSM TRINUSA DPD Jabar beberapa kali mendatangi sekolah untuk meminta jawaban, tetapi Kepala Sekolah tidak pernah menemui kami,” ungkap Ait, Kamis (4/9/2025).
Informasi yang dihimpun LSM TRINUSA menyebutkan bahwa Kepala Sekolah jarang masuk, sementara pihak sekolah—terutama Bagian Prasarana yang dikoordinir Bapak Sugih —juga tidak bersedia menemui perwakilan LSM untuk memberikan klarifikasi.
“Ini jelas mencederai prinsip keterbukaan publik. Kepala Sekolah SMAN 1 Cililin seolah menutup pintu dialog,” tegas Ait.
Ait menilai sikap tersebut bertentangan dengan semangat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mendorong keterbukaan informasi dan akselerasi kemajuan pendidikan di wilayahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, LSM TRINUSA DPD Jabar akan menyurati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini sekaligus meminta audiensi resmi agar Kepala Sekolah SMAN 1 Cililin dipanggil untuk memberikan keterangan.
“Kami menilai Kepala Sekolah telah mengabaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi segera memberikan teguran tegas,” ujar Ait.
Sebagai lembaga sosial kontrol, LSM TRINUSA DPD Jabar menegaskan akan tetap mengawal isu ini hingga ada kepastian. “Pendidikan adalah hak masyarakat, bukan ruang eksklusif yang kebal kritik,” tandas Ait.
Dengan sikap kritis ini, TRINUSA berharap ada perbaikan kultur birokrasi di sekolah-sekolah negeri, agar pelayanan terhadap publik tidak terabaikan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara terbuka.
Budi Haryanto Wapemred
