Sumbawa Besar NTB
tribun tipikor.com _
Rakyat Pulau Sumbawa kembali bersuara. Pertanyaan besar pun menggantung di udara: apakah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah muncul sinyal terang? Ataukah tetap terkubur moratorium yang diberlakukan pada era Presiden Jokowi?
Tokoh nasional yang mendunia, M. Din Syamsuddin angkat suara, mengurai benang merah dari pertanyaan tersebut.
Dalam sambutan pengantar pada acara pembukaan Silatulfikri 99 tokoh Pulau Sumbawa, Jumat sore, 29 Agustus di Auditorium Sang Surya Kampus Olat Utuk Pesantren Modern Internasional Dea Malela (PMI Dea Malela), ia menjelaskan secara lugas, bahwa sejarah memberi pelajaran mahal. Perjalanan panjang perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk PPS belum menuai hasil, meskipun memperjuangkannya sudah 25 tahun kini.
Dari PMI Dea Malela yang juga disebut Kampus Peradaban, mulai terasa, PPS seperti panggung besar yang dipenuhi harapan para tokoh lintas daerah dalam satu rumpun bernama Pulau Sumbawa.
Kabut ketidakpastian yang sempat menjadi perbincangan, hari ini terkubur oleh penegasan elegan Din Syamsuddin, bahwa memperjuangkan pendirian PPS harus dengan cara jitu dan strategi baru.
“Memperjuangkan PPS tidak hanya dengan semangat, tapi harus dengan cara jitu dan strategi,” ujarnya. Maka, lanjut Din, kita tetap bersatu dalam persaudaraan dan kebersamaan menuju satu tujuan dan cita-cita.
Karena itu, ia mengajak berbagai elemen berjuang dengan memperkuat konsolidasi. Yang dibutuhkan adalah kesadaran strategis untuk memastikan langkah ke depan.
Dengan pendekatan agamis sebagai falsafah hidup masyarakat Pulau Sumbawa yang direkat oleh Islam sebagai pemeluk mayoritas, Din Syamsuddin menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai keutamaan yang tumbuh dan mengakar dalam masyarakat Pulau Sumbawa, yakni “takot ke nenek, kangila boat lenge” bagi tau dan Tana Samawa, begitu pula bagi masyarakat Mbojo di Bima dan Dompu harus menjadi pucuk dan puncak keislaman kita sebagai muslim dalam membangun kesadaran bersama, yakni banyak orang, banyak tokoh dalam memperjuangkan PPS.
Dalam konteks ini, Din Syamsuddin berpesan, hindari saling klaim kelompok atau mengklaim hanya satu kelompok yang memperjuangkan PPS.
“Sebaik-baik perjuangan, tidak lagi mempersoalkan klaim kelompok,” imbuhnya, seraya menambahkan “Saya berkesimpulan: adanya DOB sekarang ini belum dibuka karena ada moratorium dalam kondisi keuangan negara.
( Irwanto)
Maka untuk itu, Din Syamsuddin menawarkan strategi dengan pikirkan cara terbaik. Tidak bisa hanya dengan semangat, apalagi kekerasan dan amarah yang tertumpah.
“Kalau mau berhasil, kita cari cara jitu,” pungkasnya.
(Irwanto)
