TribunTipikor.com Palembang —
Pati bergolak. Puluhan ribu warga turun ke jalan, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bagi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Cendekia Rakyat (Gencar) Sumatera Selatan, Rico Virnando, SE, peristiwa ini adalah alarm keras bagi kepala daerah di Sumsel: kebijakan tanpa dialog hanya akan melahirkan krisis kepercayaan.
“Kalau aspirasi diabaikan, rakyat akan mencari cara untuk didengar. Dan ketika mereka sudah bersatu, kepala daerah harus siap diminta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil,” kata Rico di Palembang, Rabu (13/8/2025).
Ia menegaskan, pola pengambilan keputusan yang mengesampingkan suara publik berisiko memicu perlawanan. Menurutnya, sikap arogan atau terkesan menantang hanya akan memperlebar jurang antara pemerintah dan masyarakat.
“Empati itu penting. Dengarkan keluhan, libatkan masyarakat dalam proses. Kebijakan yang dihasilkan lewat dialog akan jauh lebih diterima,” ujarnya.
Rico mengingatkan, jika protes publik telah menguat dan dilakukan secara solid, langkah bijak bagi pemimpin adalah melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka ruang partisipasi dari semua elemen.
“Kita tidak ingin Sumsel mengalami ‘Pati Kedua’. Budaya persaudaraan dan tepo seliro yang kita junjung harus dijaga dengan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan rakyat,” ucapnya.
Unjuk rasa besar-besaran di Pati terjadi di depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025). Massa membawa keranda mayat dan spanduk bertuliskan “Lengserkan Bupati” hingga “Usut Tuntas KPK”. Situasi memanas ketika Bupati Sudewo menemui massa, yang kemudian melayangkan lemparan sandal jepit dan botol air mineral ke arahnya.
Aksi tersebut merupakan buntut kebijakan kenaikan pajak daerah hingga 250 persen. Meski kebijakan itu telah dicabut, gelombang protes tak surut. Warga tetap menuntut Sudewo mundur dari kursi bupati.
Loobay
