TribunTipikor.com Palembang, 14 Agustus 2025 —
Bung Jacklin, tokoh pejuang rakyat dan Direktur Investigasi Laskar Sumsel Tergabung Dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kota Palembang ( JAMPANG) memimpin langsung Gerakan Perlawanan Rakyat menuntut Pemerintah Kota Palembang untuk segera menonaktifkan Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Tibum) Satpol PP Kota Palembang.
Tuntutan ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan resmi Inspektorat Kota Palembang, Kabid Tibum tersebut terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kecil di Kota Palembang. Modusnya, dengan dalih penertiban dan izin lapak, oknum ini memeras pedagang demi keuntungan pribadi.
“Hasil pemeriksaan Inspektorat itu sudah terang-benderang. Kalau Walikota tidak berani memberikan sangsi dan mencopot, artinya ada pembiaran. Kami tidak akan diam,” tegas Bung Jacklin dalam orasinya.
Bung Jacklin menegaskan, pungli terhadap pedagang kecil adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pedagang yang mencari nafkah dengan susah payah justru dibebani pungutan ilegal oleh aparat yang seharusnya melindungi.
Bung Jacklin menilai, Walikota Palembang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk segera menindak tegas tanpa kompromi. Demi Menjaga Marwah Hukum dan Martabat Kota Palembang.
Selain pemecatan Kabid Tibum, massa juga menuntut:
- Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jajaran Satpol PP Kota Palembang untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungli.
- Pengembalian uang hasil pungli kepada para pedagang korban.
- Sanksi hukum pidana terhadap oknum yang terlibat.
Aksi lanjutan akan digelar di depan Kantor Mapolda Sumsel Kota Palembang dengan jumlah massa yang lebih besar dengan tuntutan segera Tetapkan tersangka terhadap Laporan yang sudah di sampaikan Kepada Penyidik Polda Sumsel Hal ini biar menjadi Efek jera Bagi ASN yang lain,jangan coba2 Melakukan Pungli karena akan berdampak dengan Hukum.
“Kami akan terus suarakan kebenaran, walau harus melawan tembok kekuasaan,” tutup Bung Jacklin. Loobay
