Cianjur, Tribun tipikor
Pengadaan solar, hotmix, dan matrial jalan di Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Cianjur ( UPTD PJJ) dari tahun 2023 sampai 2025 diduga jadi lahan korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan system penyedia dalam swakelola, artinya Bahannya diadakan oleh swakelola dengan system E Purchasing, namun pekerjaan dikerjakan UPTD dengan cara swakelola type 1.
Wilayah kerja UPTD PJJ 1 Cianjur terdiri dari Wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur.
Untuk tahun 2023 pengadaan Hotmix diadakan oleh PT. ANTEN ASRI PERKASA dan PT. PURNA GRAHA ABADI, Bahan Pemeliharaan Jembatan (SPPJJ Kabupaten Cianjur diadakan oleh CV. ABADI SENTOSA dan pengadaan Solar tidak bisa dilacak dan
Biaya pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di UPTD 19.289.728.515.
Tahun 2024 Solar diadakan PT Petro Niaga Solutions PT selebritas langit cerah, PT. SUMBER KERANG INDAH dan PT.INDAHPRAKASA SENTOSA,
PT. MEGA SUKMA, Pengadaan Material Hotmix oleh PT. MEGA SUKMA, dan Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Jalan oleh CV. Madina Madani Mandi, PT. Berkah Olah Bitume, CV. TIRTA NIAGA, CV. ABADI SENTOSA, PT. Berkah Olah Bitumen, PT. Lebah Rajin Sejahtera, ANUGRAH PAKUAN MANDIRI, dll. Dan Biaya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Rp 22.049.714.200
Tahun 2025
Biaya pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Rp 25.102.416.400.
Belanja Hotmix (SPPJJ Kabupaten Cianjur – 1) pagu Rp 2.970.000.000.
PT. ANTEN ASRI PERKASA dan PT. PURNA GRAHA ABADI.
Belanja Hotmix (SPPJJ Kabupaten Cianjur – 2) Pagu Rp. 1.485.000.000,00 oleh PT. ANTEN ASRI PERKASA dan PT. PURNA GRAHA ABADI
Belanja Bahan Bakar Minyak – Solar Industri (Non Subsidi) – SPPJJ Kabupaten Cianjur 1, SPPJJ Kabupaten Cianjur 2 oleh PT Petro Niaga Solutions dengan pagu anggaran Rp. 2.018.800.000,00.
Apabila diperhatikan dari jumlah anggaran yang dikelola para Kepala satuan unit pelayanan ( KSUP) atau nama kerennya Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan (SPPJJ), seharusnya jalan provinsi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Cianjur sudah mulus, baik drainase, bahu, rerumputan maupun badan jalan terawat dengan baik.
Jalan provinsi paling rusak di Jawa Barat ada di wilayah UPTD 1 Cianjur, yaitu jalur dari Sindangbarang – Cikadu – Simpang Rancabali.
Modus operandil yang dilakukan para pembuat kebijakan dengan cara Mark up harga dibandingkan dengan harga pasar. Untuk pemeliharaan jalan, aspal yang digunakan adalah aspal hotmix AC-WC, jenis aspal hotmix yang digunakan untuk lapisan permukaan jalan. Jenis aspal ini menawarkan ketahanan yang baik terhadap keausan dan gesekan. Dengan demikian, aspal ini cocok untuk digunakan di jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi.
Harga Jenis Aspal Hotmix secara umum oleh penyedia jasa, adalah ;
- Aspal Hotmix AC WC Rp. 960.000,-
- Aspal Hotmix AC BC Rp. 1.010.000,
- Asphalt LastonRp. 1.030.000,-
- Hotmix HRSRp. 1.090.000,-
- Aspal Hotmix Sand Sheet Rp. 1.225.000,-
- Tank Coat (Per-Drum) Rp. 1.135.000.
Harga AC-WC berkisar antara Rp 970.000 hingga Rp 1.000.000 per ton tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 Rp 1.000.000 hingga Rp 1.200.000 per ton.
Untuk pengadaan Solar tahun 2023 BPK RI menemukan anggaran 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗸𝗮𝗿 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻𝘀𝘂𝗯𝘀𝗶𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗶𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 sebesar Rp 7.887.712.500,00.
Surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan media ini ke DPBMR dengan
No. : 30/ K.Ter/Bsr/VI/2025 tentang : 𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝗸𝗼𝗻𝗴𝗸𝗼𝗹𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗺𝗶𝘅 𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗴𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘀𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗿𝗼𝗻𝗴𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶 telah dijawab secara lisan dan disarankan untuk klarifikasi ke UPTD I – IV agar informasi akurat, mengingat secara teknis dilaksanakan di UPTD.
Media ini beberapa kali ke kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Cianjur selalu tidak bisa ketemu kepala Balai, maupun yang orang kompoten untuk memberikan informasi, seperti kepala KSUP. ” Maaf semua pada diluar, ada yang kelapangan dan ke Bandung” sebut security dengan singkat.
Masyarakat berharap pihak Aparat Penegak Hukum ( APH) dan BPK RI benar – benar mengaudit secara teliti mulai dari pengadaan Solar, Hotmix dan pengadaan matrial jalan sampai penggunaannya penarapannya dilapangan.. 𝓑𝓮𝓻𝓼𝓪𝓶𝓫𝓾𝓷𝓰.
𝗗𝗔𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗡𝗝𝗔𝗜𝗧𝗔𝗡.
