Binjai-tribuntipikor.com |
Biasanya, keterlambatan dalam membangun sebuah bangunan gedung di sebabkan oleh adanya indikasi anggaran yang belum terpenuhi. Namun, terlihat sangat berbeda dilihat, diduga adanya keterlambatan dalam membangun sebuah sarana dan prasarana fasilitas masyarakat. Kamis, (31/7).
Dibebankan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD ) Binjai, dengan Nominal tidak sedikit, Proyek Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Pustu ( Penyiapan Lahan Halaman Puskesmas Bandar Senembah Untuk Pembangunan Labkesmas ) menurut daripada plank proyek yang terlihat dilokasi.
Surat Perintah Kerja dengan Nomor 22.01/SPK/PPK/Dinkes/VII/2025, dengan pelaksanaan tertanggal 22 Juli 2025, dengan selesai pengerjaan tanggal 11 Agustus 2025. Namun,fakta di lapangan yang terlihat, sangat berbeda dengan apa yang ada di plank proyek.
Sudah lebih dari seminggu, tidak ada yang terlihat aktivitas di lokasi tersebut. Tukang maupun mandor sebagai pekerja proyek Pembangunan Labkesmas. Padahal, ini sudah memasuki tanggal 31 juli 2025, pembangunan dengan memakan waktu sebulan.
Masih menjadi misteri, dikalangan masyarakat, dengan biaya sebesar Rp. 199.587.000, peruntukan anggaran dana untuk penyiapan lahan danatau anggaran diperuntukkan tersebut untuk pembangunan bangunan Gedung Labkesmas.
Sebagai Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Rozeihan Fadil, SE, saat di konfirmasi terkait pekerjaan proyek pembangunan bangunan tersebut melalui nomor WhatsApp miliknya, sangat disesalkan, selaku pejabat yang mempunyai wewenang tidak menjawab konfirmasi dari awak media online ini.
Mewakili masyarakat kota binjai yang berdomisili di Binjai barat, yang tidak mau disebut kan nama nya dengan inisial Y, sebagai warga berhak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya program aliran anggaran yang dikelola.
Inisial Y, mengatakan “Transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota binjai harus dilakukan secara langsung, biaya tersebut bersumber dari pada penghasilan pajak yang telah di bayarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur pelayanan masyarakat, jika tidak ada transparansi, sebaiknya diminta kepada APH untuk melakukan pengawasan yang ketat”,cetus Inisial Y tidak sengaja jumpa di salah satu warung kopi.
( Raka )
