Maluku Utara, tribuntipikor.com
Ratusan warga di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (30/6/2025), memprotes kenaikan tarif air bersih yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Obi. Aksi yang berlangsung di depan kantor PDAM Obi itu disertai dengan pemblokiran akses masuk dan Boikot Kantor PDAM.
Kemarahan warga dipicu oleh tagihan air yang melonjak drastis. Sejumlah warga mengaku menerima tagihan dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya, padahal tidak ada peningkatan konsumsi air di rumah mereka.
Ironisnya, keluhan mengenai buruknya layanan PDAM Obi sudah lama dirasakan masyarakat. Aliran air sering mati, distribusi tidak merata, bahkan kualitas air kerap keruh dan berbau. “Pelayanan buruk, air tak layak pakai, tapi tarif malah dinaikkan. Ini tidak masuk akal,” ujar warga Desa Buton, enggan di publis namanya.
Pihak PDAM sebelumnya telah menggelar konsultasi publik di Gedung Serbaguna Kecamatan Obi. Kegiatan itu dimaksudkan sebagai sosialisasi atas rencana penyesuaian tarif. Namun konsultasi tersebut justru memicu konflik dan tidak menghasilkan kesepakatan.
Beberapa warga yang hadir dalam pertemuan mengaku kecewa karena suara mereka tidak didengar. Ketika perwakilan PDAM memaparkan dasar kenaikan tarif, warga langsung mempertanyakan data, alasan, dan transparansi. Adu argumen terjadi hingga beberapa warga memilih keluar dari ruang pertemuan sebagai bentuk protes.
Walk out massal dari rapat menjadi titik awal munculnya kemarahan kolektif. Merasa diabaikan, warga sepakat untuk turun ke jalan dan memblokade kantor PDAM Obi yang terletak di Desa Buton, pusat administrasi Kecamatan Obi.
Aksi dimulai sejak pukul 08.00 WIT dan dipimpin oleh sejumlah tokoh pemuda serta aktivis masyarakat Obi. Spanduk besar terbentang di depan kantor bertuliskan: “Air Obi Mahal, Menolak Penetapan Golongan” dan “Tolak SK Dirut PDAM Nomor 690 Tentang Perubahan Tarif Air.”
Massa aksi juga menduduki kantor PDAM sebagai simbol perlawanan. Akses masuk ke kantor PDAM ditutup, Beberapa pegawai yang tiba pagi itu tidak bisa masuk dan terpaksa diam.
Salah satu orator aksi, Budi Muriu, menyatakan bahwa kenaikan tarif air ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang mencederai hak dasar masyarakat. “Kami sudah terlalu sering bersabar. Ini bukan hanya soal air, ini soal harga diri warga Obi,” tegasnya dalam orasi.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan tarif baru tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang masih tertekan akibat dampak pandemi dan naiknya harga kebutuhan pokok. “Rakyat makin susah, tapi PDAM justru menambah beban,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Obi yang enggan di sebutkan namanya ini, juga hadir dalam aksi tersebut. Ia menuntut agar PDAM Halsel segera mengevaluasi SK penetapan tarif dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan strategis.
Tak hanya laki-laki, sejumlah ibu rumah tangga pun ikut serta. Seorang ibu yang enggan disebutkan namanya mengaku harus menyaring air PDAM sebelum digunakan untuk memasak. “Airnya bau lumpur, kami terpaksa beli air galon setiap hari,” keluhnya.
Situasi di lokasi tetap terkendali berkat kehadiran aparat dari Polsek Obi yang berjaga di sekitar kantor. Meski sempat terjadi dorong-dorongan kecil, aksi tetap berlangsung damai dan tertib.
Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen PDAM Obi belum memberikan pernyataan resmi. Namun, menurut informasi internal, sedang berlangsung rapat darurat di kantor pusat PDAM di Bacan guna membahas situasi ini.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa pemalangan akan terus berlangsung hingga tuntutan utama mereka dipenuhi. “Kami tidak akan buka palang. Biarlah kantor PDAM ini kosong, kalau mereka tak peduli,” ujar Kordinator aksi
Kini, warga Obi hanya menuntut dua hal: penangguhan tarif baru dan perbaikan layanan dasar. Mereka berharap pemerintah daerah, DPRD, dan manajemen PDAM dapat bersikap bijak dan segera hadir menyelesaikan keresahan warga. (IPI)
