Paijo: Dugaan kuat adanya indikasi pemberian jatah pengisian dan pengondisian untuk oknum DPRD mas.!
Blora Jateng, tribuntipikor.com //
Menjadikan polemik banyak warga dan sorotan tajam publik, Proyek rehabilitasi jembatan di ruas jalan Menden Megeri, tepatnya di RT 03 RW 01 Dusun Goito, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga dalam pengerjaannya telah melanggar aturan dan terkesan amburadul.
Pembangunan yang dana alokasinya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Blora tahun 2024 ini, terindikasi diduga kuat memiliki kualitas yang sangat buruk bahkan pengerjaannya tampak asal-asalan.
Proyek pembangunan talut jembatan di dua titik ruas, dengan panjang 9 meter untuk talut 1 dan 6 meter untuk talut 2 yang dikerjakan oleh CV Baratama Konstruksi ini, penggelontorannya menelan anggaran kurang lebih Rp 184.000.000,00. Namun, disayangkan terbukti belum sampai genap satu tahun selesai, kondisinya talut sudah sungguh sangat memprihatinkan.
Sejumlah keluhan dari warga setempat, banyak bagian talut yang sudah amblas dan bahkan ada yang terlihat hampir roboh di sisi jembatan.
“Kualitasnya tidak jelas mas.! Ini kan belum lama dibangun tapi kok sudah begini,” ujar salah satu warga yang merasa resah. Sebut saja Paijo (bukan nama sebenarnya)
Banyak warga menduga bahwa pelaksanaan proyek ini tidak mengedepankan aspek kualitas.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa adanya indikasi dugaan kuat pemotongan dana pengerjaan proyek talut oleh oknum-oknum pemain proyek yang diisukan memiliki kedekatan dengan oknum DPRD Blora.
Olehnya, dan demi untuk kesejahteraan masyarakat, jangan sampai anggaran kegiatan ini dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tegas Paijo.
Merespons kondisi progres seperti ini, warga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Inspektorat Kabupaten Blora untuk segera menindaklanjuti dan melakukan monitoring serta evaluasi (monev) ulang.
“Kami minta dinas terkait melakukan monev lagi dengan baik. Jangan sampai ada pengondisian anggaran di setiap lokasi paket kegiatan,” ungkap Paijo.
Warga berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan di Kabupaten Blora. (*Pnm/Tim)
Editorial: Solikin.G.Y
