Gading Rejo Tribun Tipikor online line
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Patria Gading Rejo ,Pringsewu ,Lampung membantah tentang perlakuan semena mena menahan ijazah siswa .
kepala SMKS Patria Gading Rejo ,Pringsewu Lampung ,Surrahman M.Pd ketika di temui di ruang kerjanya Jumat (2/5) kepada awak media dengan tegas menbantah Mengenai isu tentang penahanan paksa ijazah siswa tahun pelajaran 2023 /2024 ,namun jika ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan sangkutan administrasi ia mengakui ada sekitar 10 % sampai 20 % ijazah yang memang belum di serahkan mengingat karna lembaga pendidikan mereka adalah swasta yang bernaung dibawah yayasan ,maka segala hal yang berkaitan administrasi harus mereka konsultasikan ke pihak yayasan namun hingga kini pihak yayasan Patria belum memberikan jawaban tentang pemberian ijazah secara keseluruhan .
” Tapi kami tidak menahan secara paksa ,jika ada walimurid yang ingin mengambil dan membuat pernyataan akan melunasi batas akhir sangkutan administrasi di sekolah yang masih tertunggak kami juga punya itikad baik” ungkapnya .
Di tambahkan oleh Surahman ,jika pada tahun tahun sebelumnya mereka sering memberikan toleransi kepada orang tua siswa untuk membuat pernyataan pelunasan tunggakan biaya sekolah dari kelas X sampai XII dan pihak sekolah menyerahkan ijazah ,namun hal tersebut di manfaatkan oleh oknum oknum wali murid yang bertanggung jawab ,setelah pihak sekolah menyerahkan ijazah siswa bahkan bertahun tahun setelah membuat pernyataan pelunasan ,wali murid tak pernah lagi menampakkan diri ke sekolahan ” sehingga kami sekarang mulai menerapkan tertib administrasi ” paparnya ,
Di katakan oleh Surrahman jika ia dan beberapa sekolah swasta yang ada di Kabupaten Pringsewu pada khususnya dan Propinsi Lampung pada umumnya mengharapakan agar pemerintah Provinsi Lampung dapat menggelar pemutihan ijazah seperti yang telah di laksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat ,setidaknya meski kami mengeluarkan ijazah dari semua tahun pelajaran yang saat ini makasih tertahan di sekolahnya ,tapi kami juga dapat subsidi silang dari pemerintah provinsi agar operasional sekolah kami dapat tetap berjalan ,” tenaga guru kami hampir 100 % honorer dan ini harus di bayar oleh sekolah dengan mengandalkan dana BOS dan sumbangan walimurid melalui komite sekolah ” pungkasnya
