*Bandung Tribuntipikor com
Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan melibatkan institusi militer dalam mendidik siswa bermasalah mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat. Ketua DPD LSM TRINUSA Jabar, Ait M Sumarna, mempertanyakan regulasi, dasar hukum, serta skema pendanaan dari program tersebut.
Ait M Sumarna, yang akrab disapa Kang Ait, menyatakan dukungannya terhadap terobosan-terobosan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang dinilai pro rakyat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa program pendidikan berbasis pendekatan militer terhadap siswa bermasalah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah Pak Gubernur Dedi Mulyadi yang progresif dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Tapi soal program didik siswa oleh militer ini, perlu dijelaskan secara transparan, terutama soal regulasinya, dasar hukumnya, dan bagaimana anggaran itu dikelola,” ujar Kang Ait saat ditemui di sekretariat LSM TRINUSA DPD Jabar, Jumat (2/5/2025).
Kang Ait juga menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh sebelum program ini diterapkan. Menurutnya, jika tidak dijelaskan secara utuh kepada publik, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, terutama di kalangan orang tua siswa dan masyarakat Jawa Barat secara umum.
“Anak-anak ini adalah generasi penerus. Bila mereka melakukan kesalahan atau terlibat kenakalan remaja, maka pendekatan pembinaan harus dilakukan dengan cara yang edukatif dan sesuai prinsip perlindungan anak. Militer bisa dilibatkan, tapi harus jelas perannya, prosedurnya, dan batasannya,” tambahnya.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta pihak terkait lainnya untuk duduk bersama dengan elemen masyarakat, termasuk LSM, tokoh pendidikan, dan praktisi hukum, guna menyusun kerangka program yang akuntabel, efektif, dan tidak melanggar hak anak.
Program pendidikan berdisiplin militer bagi siswa bermasalah menjadi salah satu wacana baru di era kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Program ini bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab bagi para siswa yang teridentifikasi melakukan pelanggaran berulang di lingkungan sekolah.
Namun hingga kini, detail pelaksanaan program tersebut masih belum dijelaskan secara resmi kepada publik, termasuk soal kerangka hukum, koordinasi dengan institusi militer, serta anggaran yang akan digunakan.
LSM TRINUSA DPD Jabar menyatakan siap berkontribusi aktif dalam pengawasan dan pemberian masukan terkait kebijakan pendidikan di Jawa Barat. “Kita semua ingin anak-anak kita berhasil, tapi harus dengan cara yang tepat, legal, dan berkeadilan,” tutup Kang Ait.
Budi Haryanto SE Wapemred 085797252679
