Bandung,. Tribuntipikor com
Penunjukan Wowiek Prasantyo, yang lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu, sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), menuai kritik dan kekhawatiran dari kalangan investor, pengamat perbankan, dan masyarakat. Rekam jejak kontroversial Mardigu dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perbankan yang sehat.
Rekam Jejak Kontroversial Mardigu
Mardigu tidak asing dengan sorotan negatif. Pada akhir 2022, perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama, dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar regulasi equity crowdfunding, sehingga dilarang menambah penerbit dan pemodal.
Selain itu, ia pernah terlibat dalam kasus dugaan penipuan investasi bersama Hendy Setiono, yang menjanjikan keuntungan dari bisnis peternakan dan emas. Namun, banyak investor melaporkan kerugian besar dan kesulitan menarik dana. Hingga kini, kasus tersebut belum tuntas secara hukum.
Di ruang publik, Mardigu kerap membuat pernyataan kontroversial, seperti mengklaim adanya “mafia migas” di Indonesia dan menyebut pandemi COVID-19 sebagai “karya Amerika Serikat” Pernyataan-pernyataannya sering kali tidak didukung bukti yang kuat.
Ia juga pernah meluncurkan kripto “Cyronium” dan mata uang”Dinar, yang langsung mendapat peringatan keras dari OJK dan Bank Indonesia karena dianggap berpotensi merugikan masyarakat.
Bank BJB merupakan bank daerah terbesar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah. Posisi Komisaris Utama Independen seharusnya diisi oleh figur yang memiliki Integritas tinggi, kredibilitas kuat, dan rekam jejak bersih di sektor keuangan.
Namun, penunjukan Mardigu justru memunculkan pertanyaan serius:
- Bagaimana proses fit and proper test-nya?
- Apakah OJK dan Dewan Komisaris BJB telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap latar belakangnya?
- Apa dampaknya terhadap kepercayaan nasabah dan investor?
LSM TRINUSA DPD Jabar: “Ini Langkah Berisiko!”
Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, menyatakan keprihatinan mendalam atas penunjukan ini.
“Bank BJB adalah institusi keuangan strategis yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Menempatkan figur dengan rekam jejak kontroversial seperti Mardigu sebagai Komisaris Utama adalah langkah berisiko tinggi. Kami mempertanyakan proses seleksinya—apakah sudah memenuhi standar good corporate governance?”
“Jika OJK dan Dewan Komisaris BJB tidak memberikan penjelasan yang transparan, langkah ini bisa menjadi bumerang bagi stabilitas perbankan di Jawa Barat. Kami mendesak agar dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan bahwa kepemimpinan BJB benar-benar diisi oleh orang yang fit and proper” tegasnya.
Bank BJB selama ini dikenal sebagai salah satu bank daerah dengan kinerja solid walaupun akhir akhir ini jadi sorotan Publik karena para pejabatnya tersandung kasus Korupsi yang kini sudah jadi tersangka di KPK. Dan penunjukan Mardigu berpotensi mengguncang kepercayaan publik, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih rentan.
LSM TRINUSA DPD Jabar kini mempertanyakan:
- Akankah kebijakan BJB ke depan dipengaruhi oleh klaim-klaim kontroversial Mardigu?
- Bagaimana bank akan menjaga kredibilitasnya di mata regulator dan pasar?
LSM TRINUSA DPD Jabar mempertanyakan kepada Para Pemegang Saham BJB dan memberikan penjelasan terbuka mengenai proses penunjukan ini. Jika terbukti ada kelemahan dalam fit and proper test, langkah koreksi harus segera diambil sebelum reputasi BJB semakin tercemar.
“Ini bukan sekadar masalah personal, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap industri perbankan daerah. Apalagi saat ini BJB sedang dalam sorotan publik karena para pejabatnya tersandung dan sudah tersangka di KPK dan BJB harus belajar dari kasus-kasus bank lain yang jatuh karena kepemimpinannya bermasalah,” pungkas Ait Ketua TRINUSA DPD Jabar.
Penunjukan Mardigu Wowiek sebagai Komisaris Utama BJB masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah ini sebuah blunder manajemen atau justru langkah strategis yang belum terlihat oleh publik? Jawabannya tergantung pada seberapa transparan BJB dan regulator dalam menjelaskan keputusan ini.
Budi Haryanto Wapemred
