Bandung – Tribuntipikor com
Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut LSM, ormas, hingga desa sebagai salah satu penyebab hengkangnya investor ke luar negeri, seperti ke Vietnam, menuai tanggapan serius dari LSM TRINUSA DPD Jabar.
Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, menilai bahwa pernyataan tersebut sebaiknya dikaji secara menyeluruh dan proporsional. Menurutnya, tidak sepenuhnya tepat jika LSM dan ormas dijadikan kambing hitam atas keluarnya para investor dari Jawa Barat.
“LSM dan ormas tidak bisa serta merta disalahkan atas hengkangnya para investor. Pemerintah juga perlu melakukan introspeksi, khususnya dalam hal pelayanan perizinan yang terkadang berbelit-belit dan bahkan ada dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang justru mempersulit masuknya investasi,” ungkap Ait saat diwawancarai di Bandung, Senin (8/4/2025).
Lebih lanjut, Ait menegaskan bahwa keberadaan LSM dan ormas justru memiliki peran penting dalam fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Kami di LSM dan ormas bertugas mengawasi agar aturan-aturan berjalan secara bersih dan transparan. Kami bukan penghambat, justru ingin memastikan agar para pengusaha dan investor tidak dipersulit dalam proses perizinannya,” jelasnya.
Ait juga menekankan bahwa LSM dan ormas terbuka untuk bermitra, baik dengan pemerintah maupun swasta, dalam menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, sinergi antara seluruh elemen sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap Kang Dedi Mulyadi dapat memandang keberadaan LSM dan ormas secara arif dan bijaksana, sesuai dengan Undang-Undang tentang Keormasan dan peran serta masyarakat yang diatur di dalamnya,” tambahnya.
Meski memberikan kritik, Ait tidak lupa menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dinilainya banyak berpihak pada rakyat kecil. Ia berharap kebijakan-kebijakan pro-rakyat tersebut tetap konsisten dan berkelanjutan.
“LSM TRINUSA DPD Jawa Barat mendukung sepenuhnya program-program Gubernur yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kami percaya, dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai peran masing-masing, Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang ramah investasi dan tetap menjaga nilai-nilai sosial di tengah masyarakat,” tutup Ait.
Budi Haryanto Wapemred
