kota Bandung Media Tribun TIPIKOR com
Upaya LSM TRINUSA dalam membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin menemukan momentumnya. Sebagai salah satu lembaga yang paling konsisten dalam mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana iklan di Bank Jawa Barat (BJB), TRINUSA terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan menyeluruh.
Praktisi Hukum Fidel Giawa SH menyampaikan pandangannya terhadap LSM TRINUSA “Namun, perjuangan ini tidak boleh terhenti di tengah jalan. Dalam kasus ini, TRINUSA harus tetap waspada agar tidak ada pihak yang berusaha menghindari tanggung jawab dengan dalih pengunduran diri atas alasan pribadi. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa ada upaya melokalisasi atau membatasi lingkup tersangka pada kelompok tertentu saja” Ujarnya.
“Sebagai langkah strategis, diperlukan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Idealnya, kedua lembaga ini bisa berbagi peran secara efektif: KPK menangani petinggi yang memiliki keterkaitan dengan pejabat negara, seperti direksi BJB dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara Kejaksaan mendalami keterlibatan pihak lain seperti agensi serta penerima aliran dana iklan gelap tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada oknum di Gedung Sate yang juga terlibat dalam skema alokasi dana ini”. Tambah Fidel.
Di sisi lain, dugaan penyimpangan anggaran juga perlu dicermati dalam proyek pembangunan patung Bung Karno di halaman GOR Saparua. Peletakan batu pertama proyek tersebut telah dilakukan oleh Ridwan Kamil pada Juni 2023, dengan klaim pendanaan berasal dari sponsor swasta. Namun, muncul spekulasi bahwa dana iklan Corporate Social Responsibility (CSR) BJB turut mengalir ke proyek ini.
LSM TRINUSA bersama para pegiat anti-korupsi di Jawa Barat harus semakin intensif mengawal kasus ini hingga tuntas. BJB sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dikembalikan ke jalur yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar BJB dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak perekonomian Jawa Barat tanpa terjerat praktik korupsi.
Perjuangan ini belum selesai. Saatnya semua pihak berani bersuara demi tegaknya keadilan dan bersihnya tata kelola pemerintahan di Jawa Barat!
Budi Haryanto Wapemred
