Bandung, Tribuntipikor.com
3 Februari 2025 – Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M. Sumarna, dengan tegas mengecam pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang menyebut adanya “LSM abal-abal” dan “wartawan bodrex”. Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara.
Kang Ait, sapaan akrab Ketua LSM TRINUSA DPD Jabar, menilai bahwa pernyataan Menteri Desa tersebut tidak hanya mencederai marwah organisasi kemasyarakatan dan profesi jurnalis, tetapi juga menunjukkan sikap arogan dan tidak menghargai peran serta kontrol sosial yang dilakukan oleh LSM dan media.
“Sebagai seorang menteri, seharusnya Yandri Susanto lebih bijak dalam berbicara. Menggeneralisasi LSM dan wartawan dengan istilah negatif adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Ini jelas tidak bisa dibiarkan,” ujar Kang Ait dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Kang Ait mendesak Menteri Yandri untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu bersikap profesional dan mencerminkan etika seorang pejabat negara. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Menteri Desa, agar tidak ada lagi pejabat yang hanya mencari popularitas dengan menyerang pihak lain.
“Pernyataan ini bukan hanya sekadar blunder, tetapi mencerminkan ketidakmampuan seorang pejabat dalam memahami peran LSM dan pers sebagai pilar demokrasi. Jika tidak mampu menjaga lisan dan menghormati peran masyarakat sipil, lebih baik mundur,” tambahnya.
Kritik dari Ketua LSM TRINUSA DPD Jabar ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari aktivis LSM dan jurnalis yang merasa tersinggung dengan pernyataan Menteri Desa. Banyak yang menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih menghargai peran kontrol sosial daripada merendahkan dan menggeneralisasi dengan istilah yang merugikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Menteri Desa terkait desakan mundur yang disampaikan oleh Ketua LSM TRINUSA DPD Jabar. Namun, publik menanti tanggapan dan langkah yang akan diambil Presiden Prabowo terhadap polemik ini.
Budi Haryanto ( Wapemred)
