Kamis, 21 November 2024
Jakarta, Tribuntipikor.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Berbasis Partisipasi Publik”. Forum ini bertujuan merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana melalui pendekatan inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kita di Indonesia ternyata mayoritasnya masih pada kondisi reaktif, sehingga urusan mitigasi seakan belum menjadi hal yang urgen. Untuk itu diskusi hari ini diharapkan dapat menghasilkan satu rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi referensi yang akan kita ajukan (kepada pimpinan) dalam hal ini BSKDN sebagai hub strategi kebijakan akan mengawalnya,” ungkap Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BSKDN Tomy V Bawulang saat membuka FDA tersebut di Golden Boutique Hotel Jakarta pada Rabu, 20 November 2024.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tidak ada daerah di Indonesia yang berada dalam kategori risiko rendah. Sebanyak 13 provinsi dan 168 kabupaten/kota berada dalam kategori risiko tinggi, sementara 25 provinsi dan 346 kabupaten/kota termasuk dalam kategori risiko sedang.
“Berapa kepala daerah yang hari ini betul-betul concern bahwa urusan kebencanaan ini adalah urusan yang fundamental, ini yang akan kita dorong dan berharap semoga diskusi hari ini benar-benar melahirkan satu rekomendasi yang akan kita kawal bersama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomy menegaskan, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara optimal. Untuk itu, dirinya sangat mendukung program-program pra bencana lintas sektor seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). “Program-program pra bencana harus terus dikembangkan lebih lanjut untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana,” tegasnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi yang menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengoptimalkan program pra bencana adalah dengan melakukan kajian risiko bencana. Menurutnya, hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan bagi daerah.
“Kita juga harus semakin sadar ancaman bencana semakin tinggi dengan adanya perubahan iklim, adanya ahli fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan. Ini mungkin salah satu sebab perencanaan yang kurang memikirkan atau kurang melibatkan dari hasil kajian risiko bencana,” terangnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SPAB Kemendikdasmen Jamjam Muzaki mengatakan, penanggulangan bencana menjadi tugas bersama. Ini artinya tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga semata, tetapi diperlukan peran dari berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. “Fokus utamanya kita meningkatkan kapasitas dari kelembagaan satuan pendidikan juga dalam rangka meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana di sektor pendidikan, khususnya pra bencana,” pungkasnya(Rizky)
