Mataram, tribuntipikor.com
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di 9 provinsi prioritas, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, optimalisasi pelayanan ini sangat diperlukan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta meningkatkan akurasi dan kualitas data penduduk yang dihasilkan.
Handayani Ningrum menjelaskan bahwa 9 provinsi yang menjadi prioritas ini mencakup wilayah-wilayah seperti Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya. “Fokus di wilayah ini diambil dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan aksesibilitas yang masih menjadi kendala besar dalam perekaman dan pemutakhiran data penduduk,” ujarnya.
Dalam paparannya, Handayani juga menekankan bahwa kualitas data kependudukan yang dihasilkan dari optimalisasi ini akan mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. “Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menjalankan berbagai program secara tepat sasaran, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan,” jelasnya.
Menurutnya, dengan mengoptimalkan layanan di daerah-daerah tersebut, akurasi data akan meningkat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mempercepat pencapaian ini, Ditjen Dukcapil menggencarkan inovasi pelayanan seperti program jemput bola dan sistem pencatatan digital yang terintegrasi. Layanan jemput bola memungkinkan penduduk yang tinggal di daerah sulit dijangkau untuk mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil.
Tak hanya itu, Handayani juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Menurutnya, keterlibatan rumah sakit, kantor urusan agama, dan lembaga lainnya akan mempercepat pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian, sehingga data kependudukan dapat segera diperbarui. “Kolaborasi lintas sektor sangat krusial agar data yang kita peroleh tidak hanya cepat, tapi juga valid dan dapat diandalkan,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Ditjen Dukcapil optimis bahwa optimalisasi pelayanan di 9 provinsi prioritas ini akan meningkatkan kualitas data kependudukan di Indonesia secara signifikan.
Handayani berharap, dengan data yang lebih lengkap dan akurat, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (Rizky)
