Di Duga Banyak Kejanggalan, Kuasa Hukum Terduga Pelaku Kasus Narkoba Polres Semarang Angkat Bicara. “Tanpa kajian hukum yang matang!”

KABUPATEN SEMARANG, tribuntipikor.com

Penangkapan Narkoba Jenis Sabu yang di lakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada Hari Minggu,(21/04/2024) sekira pukul 20.24 lalu di duga banyak di temukan kejanggalan.

Informasi yang berhasil di himpun awak media, ada dugaan permainan jebakan hingga suap pada kasus penangkapan Opipprayoga Adamasjada (25) di Ungaran dengan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram yang kemudian di jerat dengan pasal 112 Ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Kuasa hukum kemudian Terduga Pelaku angkat bicara terkait kasus tersebut.

“Klien kami opipprayoga di tetapkan tersangka pasal 112 ayat 1 uu narkotika oleh penyidik sat narkoba polres Semarang hanyalah menggunakan asumsi tanpa kajian hukum yang matang, karena penetapan tersangka kepada setiap orang harusnya memiliki dasar hukum dalam suatu tindak pidana yang di lakukan oleh orang tersebut”. Jelas kuasa hukum Terduga Pelaku, Idrus Umarama,S.H.,M.H ( Bang Idho Ambon ).

“Menurut pengamatan kami, dasar hukum pasal 112 ayat 1 terhadap yoga atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,48g adalah tidak tepat karena opipprayoga hanyalah pemakai bukan pengedar sekalipun tes urin yang di lakukan pada saat penangkapan hasilnya negatif, namun bukan berarti penyidik berkesimpulan bila klien kami adalah pengedar yang kemudian di sangkakan dengan pasal 112 ayat 1”.

“Jelas pada saat di tangkap klien kami pada tanggal 21 April 2024 oleh sat narkoba, yang bersangkutan dalam keadaan pengambilan barang yang sudah di letakkan oleh pengedar sebagaimana alamatnya di sebutkan dalam BAP. Artinya bahwa yoga statusnya hanyalah pembeli dan pemakai yang adalah bagian dari Korban Kejahatan bukan pengedar yang saat ini di simpulkan sebagai penjahat peredaran narkoba”.

“Selain itu, surat edaran mahkamah agung nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, disana jelas dalam point’ 2 huruf b ke 1 kelompok Methamphetamine (Shabu) 1 gram, sedangkan barang bukti yang terdapat pada klien kami di bawa 1 gram, hanya 0,48g”

“Kemudian kami juga menduga adanya kejanggalan dalam proses penangkapan karena menurut klien kami 100 meter setelah pengambilan sabu tersebut polisi kemudian sergap dan menangkap klien kami, tindakan sergap dan penangkapan inipun kami telah meminta kepada Polda Jawa tengah melalui itswasda dan propam agar di telusuri lebih dalam apakah murni oknum polisi mendapatkan informasi oleh informennya ataukan alat komunikasi pihak pengedar berada pada pihak lain (oknum) dan jadikan klien kami sebagai korban berikutnya, Karena pengedar alias R saat ini berada di LP Gedungpane Semarang”

“Kemudian, yang lucunya lagi setelah di lakukan penangkapan penyidik langsung menyediakan pengacara dengan alasan untuk pembelaan hak-hak klien kami karena klien kami wajib mendapatkan bantuan hukum (katanya)”

“Padahal hukum acaranya jelas dan terang disana pasal 56 KUHAP yang wajib mendapatkan bantuan hukum adalah jika ancaman hukumnya minimun 5 tahun, sedangkan pasal 112 ayat 1 yg d sangkakan kepada klien kami ancaman hukumnya minimum 4 tahun, ada apa dengan bapak-bapak penyidik?”

“Sengaja kami berikan waktu kepada penyidik agar menyelesaikan baik-baik, namun proses penegakan hukum yang tidak fair oleh oknum polisi di polres Ungaran ini makin jadi jadi,”

“Jadi, kesimpulan kami, penetapan tersangka kepada klien kami dengan pasal 112 ayat 1 uu narkotika tidak beralasan dan tanpa dasar dan proses penangkapan tidak wajar perlu di tindak, kami menduga penetapan pasal 112 ayat 1 ini hanyalah alasan untuk menak nakuti klien kami agar menuruti permintaan oknum polisi, jika benar hal ini adalah potret buruk bagi penegakan hukum di negeri ini”.

“Kami meminta kepada Kapolda Jawa tengah seriusin kasus ini jika terbukti adanya mafia hukum disana, kami mohon agar di tangkap dan di berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.” Harapan Idrus Umarama,S.H.,M.H ( Bang Idho Ambon ) selaku kuasa hukum Terduga Pelaku.

-Andi Prasetyo-

Pos terkait