BOJA-KABUPATEN KENDAL, tribuntipikor.com
Warga sejumlah desa di Ngabean, kecamatan Boja, Kabupaten Kendal mengeluhkan aktivitas penambangan galian C ilegal di daerah tersebut. Warga Desa Ngabean, kecamatan Boja sendiri mengatakan bahwa warga di desanya bahkan pernah menggelar aksi untuk menolak aktivitas penambangan tersebut, namun suara warga desa tersebut bahkan tidak di dengar dan terkesan di abaikan oleh Pihak aparat penegak hukum setempat baik Polsek Boja maupun Polres Kendal itu sendiri, Bahkan pihak pemerintah daerah juga terkesan membiarkan aktivitas pertambangan itu terjadi.
Tambang Galian C yang diduga tak berizin alias ilegal di Ds. Ngabean, kecamatan Boja terus beroperasi. Namun para pelakunya lepas dari pungutan pajak dan penindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Ini setelah adanya peralihan perizinan ke pemerintah provinsi dan dialihkan lagi ke pemerintah pusat.
Resahnya Warga dan Prihatin Pasalnya, aktivitas penambangan batuan andesit (batu gunung) dengan menggunakan alat berat jenis excavator di lingkungan persawahan Desa Ngabean tersebut, dikuatirkan bisa mengakibatkan bencana alam karena merusak kelestarian alam dan lingkungan.
Aktivitas penambangan juga mengakibatkan adanya bunyi suara bising dan dentuman saat breaker excavator menambang batuan gunung. Suara dentuman keras muncul akibat hantaman breaker excavator yang menumbuk permukaan batuan gunung untuk dipecahkan.
Dan yang paling dikuatirkan pula adalah pelaku penambang liar, tidak memperhatikan keselamatan lingkungan karena mereka diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan atau Galian Golongan C, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sehingga pihak penambang dalam menjalankan bisnisnya, hanya akan lebih mengedepankan bagaimana cara mendapatkan keuntungan secepat mungkin dalam waktu singkat. Tanpa peduli dengan urusan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat aktivitas penambangan liar yang mereka lakukan.
Banyak warga Ds. Ngabean-Boja yang menyampaikan keluhannya di Kanal Instagram ‘Liputan Kendal Terkini’ dalam berita dari Tribuntipikor.com pada waktu lalu. Mereka mempersoalkan kebisingan yang diakibatkan aktivitas penambangan dengan menggunakan breaker excavator. Termasuk debu yang berterbangan saat excavator menambang, dan ketika kendaraan truk lalu-lalang membawa material hasil tambang tersebut, hingga kerusakan lingkungan persawahan warga sekitar.
Warga sekitar mengaku bahwa keluhan masyarakat setempat sudah beberapa kali disampaikan kepada Pemda kabupaten Kendal dan pihak kepolisian, baik Polsek Boja dan Polres Kendal namun tidak ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Menurut penuturan warga, Tambang Galian C tersebut merupakan milik seseorang yang bernama Rusmadi.
Bahkan dalam struktur organisasi lapangan pertambangan di sebut Tambang Galian C tersebut Tidak Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT), sedangkan dalam pertambangan KTT merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Warga menduga ada oknum tertentu yang membekengi para penambang itu, sehingga mereka bebas menjalankan aktivitasnya tanpa izin. Oknum tersebut, bisa saja dari unsur pemerintah daerah, dan kemungkinan juga ada dari unsur penegak hukum setempat yakni Polsek Boja dan Polres Kendal.
Sejumlah warga kuatir jika aktivitas tambang tersebut, tidak segera dihentikan, maka kerusakan lingkungan dapat berbuntut bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar lokasi pertambangan.
Untuk diketahui, sejumlah izin yang wajib dimiliki oleh para pengusaha tambang batuan atau galian golongan C, yakni Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan, dan IUP Operasi Produksi.
Andi Prasetyo –
