Kab Bandung, tribuntipikor.com
Kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dengan Pejabat Administrator Camat,” dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di pantai Pangandaran beberapa waktu lalu berlandaskan dan mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Kepegawaian dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (3 dan 4).
Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ASN tersebut adalah demi terciptanya smart governance menuju Bandung BEDAS, dimana telah menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya.
Termasuk didalam penganggaran kegiatan yang telah dilaksanakan BKPSDM ini mengacu pada standar baku aturan yang berlaku, melalui uji Analisis Harga Satuan (AHS) serta menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, H.Ahmad Djohara kepada media Tribunetipikor.com melalui pesan Wa voice note, Rabu (26/7/23) malam.
Ia menilai informasi atau isu yang mengatakan penghamburan anggaran pada kegiatan di Pangandaran mencapai milyaran rupiah adalah tidak berdasar dan sumbernya tidak jelas.
“Padahal sangat jelas, kegiatan peningkatan kapasitas K, pala OPD dan Camat dipangandaran itu berlangsung dua hari dengan hanya untuk anggaran makan minum, biaya penginapan untuk peserta sebanyak 65 orang, serta honor untuk nara sumber yang wajar dan normatif. Jadi anggaran kegiatan di Pangandaran capai milyaran rupiah hanyalah issu yang tidak sesuai dan terkesan mengada-ngada,” tegasnya,saat merespon adanya sinyalemen di salah satu media online mengatakan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN dipangandaran beberapa waktu lalu mencapai milyaran rupiah.
Lanjut H. Ahmad Djohara, dalam memberikan informasi kepada publik, sebaiknya menggunakan sumber data serta narasumber yang valid dan akurat, sehingga publik tercerahkan dan dapat memenuhi haknya mendapatkan informasi yang baik dan benar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kegiatan peningkatan kapasitas kepala OPD dan Camat di
Pangandaran ini bersih, semata-mata bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik dilingkungan birokrasi menuju terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS,” tutup H. Ahmad Djohara.*** (Iceu)
