Lamongan Jatim, tribuntipikor.com
Pembangunan rehabilitasi dua ruang kelas SDN Kandangrejo, kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang penyerapannya melalui anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) tahun 2023 dengan anggaran senilai 286 juta, diduga banyak disalah gunakan bahkan sebagai ajang bisnis. Pasalnya banyak gedung yang lebih parah dari sekian jumlah sekolahan SDN Kandangrejo, kecamatan Kedungpring, diwilayah kabupaten Lamongan yang lebih perlu diperhatikan dalam mengalokasikan bantuan anggaran DAK tersebut, sehingga di sinyalir ada permainan dari pihak Dinas bahwa hampir semua bantuan DAK di indikasi pada diskriminasi dalam permainan yang mulus,
Seperti saat di tanya oleh awak media tribuntipikor.com yang juga sebagai Sosial Control kebijakan pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten, ketika Liputan di SDN Kandangrejo, kecamatan Kedungpring pada Selasa tanggal 25 juli 2023, Kepala Sekolah (Kepsek) Titik tentang Rehab dua ruang kelas yang sedang berjalan pembangunan rehapnya serta tampak ada dua orang pekerja dari wilayah Sugio Lamongan,
Namun awak media ini, tidak menjumpai ketua komite saudara Hadi di tempat atau lokasi pekerjaan, bahkan seorang konsultan juga tidak ada di lokasi pekerjaan.
Konsultannya bernama Joko kata kepala sekolah Titik. Yang kebanyakan pegang wilayah Lamongan selatan sampai Sukorame. Imbuhnya.
Kejanggalan mulai tampak saat awak media melihat dinding masih baik hanya cemplong-cemplong bahkan terkesan dilobangi dan lantai keramik masih sangat baik, bilamana di bandingkan dengan gedung sekolah.
Pun demikian lebih mirisnya lagi, dalam pembangunan rehab yang dikerjakan secara swakelola tersebut hanya ditambal-tambal saja. Lucunya.! bahkan tahun kemarin juga sudah pernah dapat anggaran rehab, disaat itu dimasanya kepala sekolah bapak Jaelan.
Oleh sebab itu, kiranya perlu ada pantauan dan sidak dari pihak Dinas pendidikan kabupaten Lamongan. Pasalnya dengan adannya gedung yang masih layak pakai bahkan terkesan dinding di lobangi serta lantai keramik yang juga masih layak pakai, tentunya tidak layak mendapatkan bantuan anggaran DAK. Dan,
Secara tidak langsung, hal itu sudah menghambur – hamburkan anggaran pemerintah karena tidak tepat sasaran bahkan indikasinya di pakai bisnis belaka. karena ada perbandingannya di gedung sekolahan SDN yang lain yang lebih parah.
Disisi lain, ketika dihubungi melalui telepon sambungan seluler WhatsApp nya, Kepala Dinas pendidikan Lamongan bapak Munif sampai berita ini diunggah, telpon selulernya tidak pernah di angkat. (Spn/Yn)
Reporter: Kabiro Lamongan
Editorial: Korwil Jatim
