Pontianak, tribuntipikor.com
Seiring dengan di tetapkan nya harga BBM yang naik nya sangat pantastis sampai 30 %, serta mendapat respon beragam dari berbagai elemen masyarakat. Kenaikan harga ini sangat dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, dikarenakan pada saat – saat sulit seperti ini, pemerintah terkesan memaksakan kebijakan tersebut.
Tanggapan pekerja pun banyak yang mencoba realistis, namun mereka sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak peka akan situasi. Menurut salah satu pimpinan Serikat Pekerja PELIKHA (Pejuang Lintas Khatulistiwa) Kalbar, Roni M. Panjaitan pada saat diskusi bersama awak media memberikan pandangan Pelikha Kalbar bahwa kenaikan harga BBM yang saat ini sudah bergulir membawa dampak yang begitu besar pada pekerja dan buruh, jadi ia menuturkan jikalau keputusan pemerintah dengan jalan kenaikan harga BBM adalah pilihan terbaik dengan berbagai retorika yang dibangun akan berakibat ke stabilitas ekonomi dari buruh dan pekerja itu sangat signifikan.
“Kalau ini kebijakan dari pemerintah yang dianggap, yang paling terbaik dengan alasan menyelamatkan APBN karena subsidi terlalu besar dan tinggi, implikasinya ke stabilitas ekonomi kepada kawan – kawan kita yang notabene mengharapkan gaji bulanan, harian dan buruh serabutan”, tutur Roni.
“Mereka ini dengan penghasilan 95.000 per hari, harus dibagi dengan biaya hari – hari kawan pekerja, selain biaya rumah tangga, masih ada biaya pendidikan yang mereka masih tanggung juga. Dalam hal ini, pemerintah khususnya pemda harus bijak lah membuat keputusan”, lanjutnya.
Roni, selaku Ketua DPD Pelikha pun sangat menyayangkan tidak adanya penyesuaian upah dari pengusaha, jadi dia berharap pemda bisa memberikan pemahaman kepada pengusaha untuk segera mengevaluasi. “Tidak ada penyesuaian upah dari para pelaku usaha, inilah yang juga seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah agar dapat memberi masukan yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini, kebutuhan pokok sudah meningkat ditambah lagi belum adanya kontrol harga, membuat beban biaya dengan upah tidak sesuai terhadap beban pekerja yang semakin tinggi”, ungkap Roni.
Menurutnya, dikarenakan harga sudah terlanjur naik, Roni berharap, terdapatnya kompensasi,yang dapat memberikan kelonggaran biaya hidup, paling tidak sebagai kompensasi uang transport pekerja. “Ini kan akan berimbas kepada beban pekerja, seperti transport atau perjalanan mereka dalam hal transportasi, tentunya transportasi harganya akan naik diiringi denga coast yang lebih tinggi”, ucap Roni, sebagai Ketua DPD Pelikha Kalbar.
Ketua Pelikha pun memberikan usulan solusi terkait bantuan – bantuan yang ada, karena dirasa bantuan yang disebut sebagai bantuan silang kenaikan harga BBM tersebut tidak adil, “Apa solusi terbaik kepada kawan – kawan kita, supaya semua ini seimbang, di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan APBN tapi di sisi lain ada pihak – pihak yang dikorbankan. Oleh sebab itu, pihak yang dikorbankan ini tidak cukup dengan subsidi silang karena kita tahulah, subsidi ini hanya didaptkan oleh orang – orang tertentu yang memenuhi syarat, ini tidak adil karena tidak semua bisa mengakses ke sana”, papar Ketua.
Ia menyebutkan terdapat 2 pihak yang dilupakan oleh kebijakan tersebut, karena notabene 2 segmen ini tidak memenuhi syarat untuk mengakses bantuan yang dimaksud. “Karena ada karyawan yang tidak tercatat, siapa mereka? Karyawan buruh harian lepas dan karyawan serabutan, itu mereka tidak terdata dan tidak terdaftar di BPJS.
Wakil Ketua DPP Serikat Pekerja Pelikha Kalbar yang turut hadir dalam diskusi tersebut, Zahirman, memberikan tanggapan terhadap situasi saat ini dan dampaknya yang terasa oleh pekerja, ia menyoroti terkait sikap dan tanggapan dari pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang proposional sehubungan dengan kenaikan harga BBM. “Dengan situasi kenaikan BBM ini, dampaknya kepada berbagai sektor, dalam segi ekonomi termasuk perburuhan, meminta kepala daerah dimanapun, sebab upah itu tergantung koordinasi kepala daerah dengan perusahaan – perusahaan di wilayahnya dalam artian koordinasi penyesuaian upah”, papar Zahirman.
“Jika tidak, akan terjadi kesenjangan, akan terjadi tidak stabilnya kondusifitas negara, kalau tidak dikondisikan oleh kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Disitulah dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah dan pemda karena kalau pemerintah pusat hanya menaikkan begitu saja tanpa ada diikuti oleh kebijakan pemda untuk menyesuaikan upah buruh di daerahnya, akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja”, tambah Wakil Ketua DPP Pelikha.
Serikat Pekerja Pelikha pun mencoba membangun komunikasi untuk menyuarakan hak – hak pekerja buruh yang menjadi pihak dikorbankan oleh kebijakan kenaikan harga tersebut dengan memberikan serta menawarkan resolusi kebijakan, untuk menyeimbangkan akan kenaikan harga BBM dan efek dominonya.
“Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) menolak kenaikan ini, namun dengan catatan, kebijakan kenaikan harga BBM ini harus dibarengi dengan penyesuaian upah daripada pekerja, selanjutnya adanya subsidi silang terhadap tunjangan transportasi pekerja”, tutup Ketua Umum Pelikha. (Tiem / run )
