Pontianak, tribuntipikor.com
Kita patut bangga dan memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang belum lama ini dilantik Presiden Jokowi.
Hal tersebut diucapkan Sukahar,S.H.,M.H Ketua Komisariat Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Kalbar saat ditemui di Kantor Sekretariat LP- KPK di Desa Jawa Tengah, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Jumat 29/07/2022
Hadirnya Hadi Tjahjanto diharapkan masyarakat luas di negeri ini, yang mana kita ketahui mafia tanah sudah sangat meresahkan, tidak sedikit tanah atau lahan masyarakat yang hilang akibat ulah para mafia, yang dalam hal ini tidak terlepas dari campur tangan para oknum pegawai di ATR/BPN,”ujar Sukahar yang aktif menyuarakan keadilan bagi masyarakat itu.
Sukahar berharap Menteri Hadi bisa membersihkan para pegawai nakal yang terlibat dalam praktik tidak terpuji yang merugikan masyarakat.
Kita berharap, dibawah pimpinan bapak Hadi di Kementerian ATR/BPN betul betul memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di Kalbar ini dan keseluruhan se-nusantara ini. Masyarakat menanti gebrakan pak Menteri untuk membersihkan para pegawai yang nakal yang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak terpuji khususnya di bidang pertanahan, karena sudah meresahkan dan merugikan. Tidak sedikit warga kita yang telah jadi korban kehilangan hak milik nya,” tukas Mantan Aktivis era orde baru itu.
Sebelumnya dilansir dari detikNews Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan mafia tanah harus dilawan.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
“Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000,” kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Rabu 27-7-2024
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama,” ujar Hadi(detikNews)
Hadi mengaku fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri.
“Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto mantan Panglima TNI itu tutup nya,(ms)
