Bandung, tribuntipikor.com
Komisi B DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bandung (Bank Bandung), dengan agenda pembahasan target dan realisasi belanja dan pendapatan TA. 2021, serta rencana target realisasi belanja dan pendapatan TA. 2022, di Ruang Rapat Komisi B Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (24/1/2022).
Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, H. Wawan Mohamad Usman, SP., ini dihadiri pula oleh para anggota komisi yaitu, Agus Salim, Dudy Himawan, SH, H. Asep Mulyadi, Hj. Siti Nurjanah, SS, Christian Julianto Budiman, dan Ir. H. Agus Gunawan. Sedangkan drg. Maya Himawati, Sp.Ort., yang hadir secara virtual.
Wakil Ketua Komisi B, Wawan Mohamad Usman mengatakan, Perumda BPR Bank Bandung sebagai salah satu BUMD Kota Bandung harus mampu memberikan kontribusi positif sumber PAD Kota Bandung.
Oleh karena itu, Perumda BPR Bank Bandung harus menyampaikan setiap informasi secara terbuka, termasuk masalah yang dialami.
“Sebagai salah satu BUMD penghasil yang harus memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bandung, Perumda BPR Bank Bandung harus melakukan upaya jemput bola untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebab, kita tidak bisa menutup mata, bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BPR Bank Bandung sebagai salah satu bagian dari BUMD Kota Bandung,” ujarnya.
Anggota Komisi B, Agus Gunawan menuturkan, selain sebagai unit penghasil pendapatan daerah, Bank Bandung harus mampu menjadi solusi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang terjerat aktivitas rentenir.
“Hingga kini BPR Bank Bandung kan belum siap memberikan kontribusi positif bagi PAD Kota Bandung dari segi keuntungan pendapatan, maka minimal Bank Bandung ini bisa memberikan kontribusi positif dari upaya lain, salah satunya menjadi mitra strategis dari Satgas Anti Rentenir, dan terus mengedukasi masyarakat terkait pencegahan dari jeratan rentenir, khususnya di segmentasi para pedagang di pasar,” ucapnya.
Dengan upaya demikian, akan muncul kepercayaan dari masyarakat bahwa Bank Bandung menjadi pilihan tepat untuk meringankan beban masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi.
“Jadi daripada kita merencanakan sesuatu yang besar tapi sulit untuk direalisasikan, lebih baik hal kecil tapi berdampak dan terasa nyata di masyarakat sebagai investasi jangka panjang,” ucapnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota komisi B lainnya, Siti Nurjanah, yang mendorong agar Perumda BPR Bank Bandung harus membuat program-program inovatif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat yakni dengan melakukan upaya jemput bola, atau melakukan kerja sama bersama BUMD Kota Bandung lainnya, seperti Perumda Pasar Bandung Juara, serta aparat kewilayahan.
“Perumda BPR Bank Bandung harus melakukan upaya jemput bola melalui program-program inovatif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti menjaring masalah keuangan di masyarakat. Termasuk, mengedukasi masyarakat untuk dapat terhindar dan terlepas dari jeratan rentenir dan koperasi keliling,” ujarnya.
Sementara itu, anggota komisi B lainnya, Dudy Himawan menambahkan, masyarakat yang terjerat aktivitas rentenir atau koperasi keliling sangat menderita.
Bahkan, ada salah satu kasus, ketika seorang debitur terlilit hingga 16 koperasi keliling. Bahkan rumah tangganya pun turut terancam, karena aktivitasnya meminjam ke koperasi keliling itu tidak diketahui oleh keluarganya.
“Ia meminta pertolongan ke sana-sini hingga ke kami (DPRD Kota Bandung), hanya untuk mencari cara untuk terlepas dari jeratan rentenir. Karena, meskipun ia merasa sudah membayar seusai jumlah yang dipinjamnya, tapi masalah tidak akan pernah berakhir. Di sinilah BPR Bank Bandung untuk bisa mengambil peran dan menjadi solusi bagi masyarakat di persoalan-persoalan seperti ini,” katanya.(Kamal nt)
