Jakarta, tribuntipikor.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam akan memberi sanksi tegas kepada insan atau petugas Dukcapil apabila masih meminta syarat tambahan, seiring penghapusan aturan membawa surat keterangan RT/RW hingga desa/kelurahan untuk mengurus pindah domisili, Senin 10/01/2022 pukul 09:09 Wib.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada para kepala Dinas Dukcapil untuk mengecek sampai petugas di tingkat kelurahan/desa atau kecamatan, dan mengganti atau bahkan mencopot petugas yang tidak melayani dengan baik.
“Kita harus tegas karena pelayanan publik ini mutlak harus kita perbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari negara,” ujar Zudan.
Ingat! Pindah Domisili Tak Perlu Suket RT/RW, kalau masih ada Kepala Dukcapil Bakal Disanksi. Kita ambil contoh saja: Dukcapil Bogor Karena Masih Wajibkan Suket RT/RW untuk Pindah Domisili, sehingga Dukcapil Bogor dapat teguran langsung dari Kemendagri.
Ia berujar, bahwa saat ini Dukcapil pusat maupun daerah juga terus berbenah memberikan pelayanan.
“Pindah penduduk dalam satu kabupaten/kota, cukup menunjukan kartu keluarga (KK) saja. Tidak perlu pengantar apapun. Jadi, kalau ada kepala Dinas Dukcapil yang masih meminta pengantar dari RT/RW sampai ke desa/kelurahan akan saya beri sanksi tegas,” kata Zudan dalam keterangannya, Minggu (9/1/2022).
Zudan menegaskan perpindahan penduduk dalam satu kabupaten/kota kini tidak memerlukan Surat Keterangan Pindah atau SKP. Ia berujar hanya penduduk yang melakukan perpindahan antar kabupaten/kota atau antar provinsi yang akan dibekali SKP oleh Dinas Dukcapil daerah asal untuk diberikan ke daerah tujuan.
Dihapuskannya keterangan RT/RW sampai Desa/Kelurahan, dikatakan Zudan, bukan tanpa alasan.
Lebih lanjut, Zudan mengatakan data Kependudukan yang dimilikk Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun desa/kelurahan. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan penghapusan aturan membawa keterangan RT/RW atau desa/kelurahan untuk pindah domisili.
“Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali,” ujar Zudan.
Diketahui: Sebelumnya Zudan mengatakan, bahwa surat keterangan RT/RW hingga desa/kelurahan untuk mengurus pindah domisili sudah dihapuskan. Penghapusan itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019. (Kin).
Editorial: Solikin.gy
