BlORA, tribuntipikor.com
Bertempat di kantor Perpustakaan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Ahmad Adirin (34), salah satu wartawan online nasional meluncurkan buku “Mengawal Program Bantuan Pangan di Blora,” Kamis (30/12/2021).
“Alhamdulillah, dengan dukungan teman-teman dan semua pihak, buku ini bisa saya selesaikan. Keuntungan dari buku ini akan kita donasikan kepada anak yatim,” ungkap Adirin sambil menunjukan karya bukunya.
Buku terbitan pertama ini dikemas dengan bahasa santai dan enak dibaca oleh semua kalangan. Pasalnya, penyusunan buku tersebut melibatkan tiga editor yakni, Jatmiko merupakan wartawan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bojonegoro, M. A Rohman wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban dan Ahmad Apriyono Liputan6.com Blora.
“Buku ini saya cetak atau diterbitkan oleh lembaga Ladang Kata, Bantul Jogjakarta,” tambah wartawan Liputan6.com wilayah Blora, Jawa Tengah, serta Tuban, Bojonegoro, Jawa Timur.
Uniknya lagi, buku ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya dengan testimoni positif berasal dari Poengky Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian prakata buku langsung dari Indraza Marzuki Rais, Ombudsman Republik Indonesia, dan sambutan buku Harun Mahbub Billah Redaktur Pelaksana Liputan6.com.
Lalu di dalam buku tersebut mengupas sejumlah fakta-fakta terkait dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Blora, memburu dalang E-Warong fiktif, gerak cepat aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan hingga pemecahan kasus dan solusinya.
“Sebelum saya jadikan buku, persoalan BPNT di Blora juga sudah pernah saya angkat di media dengan harapan bisa menekan pelanggaran dalam penyaluran program pemerintah pusat itu,” terangnya.
Menurutnya, buku yang membahas silang sengkarut BPNT ini adalah pengalaman karya kedua setelah sebelumnya sempat turut terlibat sebagai editor yang membahas kaitan sejarah.
“Bagi saya, menulis adalah salah satu sarana untuk berbagi ilmu kepada sesama. Terlebih saya menulis buku ini karena di tanah kelahiran saya banyak laporan terkait persoalan atau masalah penyalur bansos BPNT,” ungkapnya.
Dengan begitu, ia menerangkan terbitnya buku ini diharapkan akan menjadikan proses penyaluran bansos khususnya di Blora bisa berjalan lebih baik dan proses penyalurannya sesuai peraturan pedoman umum (pedum) yang ada. Imbasnya, hak-hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa didapatkan sebagaimana mestinya.
“Tak berhenti disitu, disisi lain saya menulis buku ini sebagai upaya untuk mendorong pemerintah setempat dan penegak hukum agar ikut mengawal proses pelaksanaan penyaluran bansos sampai di tingkat bawah,” terangnya.
Ia kembali berharap dalam segala persoalan ini maka penegak hukum diminta tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Harapannya nanti tidak ditemukan pelanggaran lagi.
Melalui buku ini, ia meminta kepada semua elemen masyarakat ikut andil dalam melakukan pengawasan dan jangan takut melaporkan jika di lapangan ditemukan pelanggaran. Dengan begitu proses penyaluran akan berjalan dengan baik dan penerima manfaat tidak ada yang dirugikan.
“Itulah yang melatar belakangi saya berkeinginan menerbitkan buku ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D, DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy mengapresiasi peluncuran buku tersebut. Menurutnya adanya pemikiran yang diaktualisasikan dalam bentuk tulisan menjadi kritik dan masukan yang luar biasa dan sangat mendidik.
“Ini kan, untuk perbaikan sangat bagus. Pertanggungjawaban moralnya sangat luar biasa. Ini jangan diartikan kritik sebagai kebencian. Kalau kritik sudah diaktualisasikan dalam bentuk tulisan sudah tentu niatnya sangat baik dan membangun. Kritik untuk perbaikan. Mau tidak mau harus kita terima karena memang dinamika terjadi dilapangan seperti yang ada dibuku ini,” jelas politisi PKB tersebut.
Dirinya berharap karya seperti yang ditulis Adirin senantiasa berlanjut dalam segala aspek.
“Semoga selalu ada terus. Tidak hanya permasalahan sosial, namun juga aspek yang lain terkait Kabupaten Blora,” harapnya.
Gus Labib sapaan akrabnya juga berharap bedah buku selain di Jakarta juga dilakukan di setiap Kecamatan Kabupaten Blora akan bisa mencerdaskan masyarakat.
“Sebelum mas Adirin rencana bedah buku di Jakarta seyogyanya bisa dilakukan di Kabupaten Blora terlebih dahulu. Kalau bisa mencapai kecamatan dan desa, agar masyarakat tahu permasalahan bantuan, regulasinya, dan langkah yang harus dilakukan pemangku kebijakan. Karena kebanyakan KPM tidak tahu terkait haknya dan nominal berapa yang didapat,” pungkasnya.
Peluncuran buku setebal 125 halaman siang tadi, dihadiri Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora Nur Hidayat, Tokoh Masyarakat, dan Penggiat Literasi Blora, serta tetap patuh menerapkan Prokes sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid- 19. (Kin).
