Subulussalam, tribuntipikor.com
30/10/Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Subulussalam melalui ketuanya persoalkan Bukti pertanggungjawaban Dua instansi penting, yang pejabatnya diyakini penentu arah dan kebijakan pembangunan di Kota Subulusalam.
Dua instansi penting ini adalah Dinas Pendidikan dan Sekertariat daerah yang sangat mencolok, belum diyakininya kebenaran bukti pertanggungjawaban belanja suku cadang sebesar Rp.393.406.200.20, sehingga pertanggungjawaban belanja penggantian Suku Cadang pada Sekertariat daerah dan Dinas pendidikan kebudayaan tidak memadai. Sebagaimana Hasil LHP BPK RI tahun 2020. Setidaknya ini jalan masuk APH untuk terus melakukan lnvestigasi kearah Dugaan penyalahgunaan kewenangan para pejabat terkait, dan bisa mengarah ketindakan melawan Hukum. Demikian Disampaikan Tamrin Raja Ketua GMBI Distrik Kota Subulussalam.
Bahkan dalam hasil LHP BPKP Aceh 2020 merekomendasikan Walikota Subulussalam agar memerintahkan Inspektur kota Subulussalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban penggantian Suku Cadang sekertariat daerah dan Dinas Pendidikan kebudayaan sebesar Rp.393.406.200.00. Dan melporkan hasil Verifikasi Kepada BPK. Pertanggungjawaban belanja penggantian suku Cadang sekertariat daerah dan dinas pendidikan tidak memadai.
Hal paling mencurigakan pihak GMBI Subulussalam saat mencoba mengkompirmasi Inspektorat kota Subulusalam, malah inpektorat enggan memberikan komentar atas adanya dugaan bon faktur, kwitansi bodong dalam melengkapi LHP BPKP Aceh tahun 2020.
Konfirmasi kepada dinas pendidikan kebudayaan perihal belanja penggantian suku cadang tersebut menurutnya “
[30/10 10.31] [30/10 09.06] Tamrin Lsm GMBI: Ijin pk kadis,temuan dri BPKP ini kmi muat ke media.
[30/10 09.06] Tamrin Lsm GMBI: Kami dri LSM dan media go komfirmasi mi inspetorat, namun inspektorat oda terbuka skade go jmlh pengembalian stiap dinas yg lot temuan BPK kerugian negara na..sad cntoh..sekwan mengakui bhwa temuan BPK ii benar adana,sprti kelebihan pembayaran belanja pimpinan DPRK 458 jt..
[30/10 09.06] Tamrin Lsm GMBI: Temuan BPK idi cros cek lbe mi inspektorat, krna perintah BPK idi mi inspektorat dari hasil cros cek mu mi inspektorat baru di bedah lot permasalahan yg muncul, karena temuan BPK ada rekomendasi setelah i baru konfirmasi mi kadis Mada muatko dimedia tujuan na mengkade Mada sekelko mempublikasikan LHP BPK terhadap keuangan daerah lot kerina catata catatan Kune asa fokusko mi dinas pendidikan?(kenapa kamu fokus ke dinas pendidikan)
[30/10 09.06] Tamrin GMBI : Maksudku buka kerina Mada idi yang diinginkan untuk di publikasikan dan lhp BPK online ngi odak bisa ditutupi
[30/10 09.06] Tamrin Lsm GMBI : Siap..mi keuanhan go surati dri lembaga tentang LHP i..mema balasan ngo kca ii.
Muna nahan oda lot jwban na beberapa kali di surati..mungkin komprensi pers akn kmi lakukan. Demikian disampaikan Kadis pendidikan Shairun pada GMBI Kota Subulussalam dengan berbahasa daerah menjelaskan.
Seharusnya penatausahaan keuangan dilembaga pemerintah Kota Subulussalam yang seharusnya profesional dibidangnya, tertib pengelolaan anggarannya, karena dikelola eselon yang paling berkompeten dibidangnya. Ungkap M. yamtoro sekertaris Perkumpulan jurnalis indonesia demokrasi perjuangan(PJID.Nusantara) kota Subulussalam.
M,yantoro
