Kab Bandung, tribuntipikor.com
Saat melakukan monitoring vaksinasi di wilayah Kec Katapang, Komisi A DPRD Kab Bandung Aep Dedi P didampingi Camat Katapang Yani Suhardi Setiawan melakukan monitoring pelaksanaan Gebyar Vaksin Presisi di Desa Sangkanhurip, menyampaikan kekagumannya terhadap animo warga mau di vaksin, bertempat SMPN 2 Katapang Desa Sangkanhurip Kec Katapang Kab Bandung, Sabtu, (2/10/21).
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pemerintah, utamanya Pemerintah Kec Katapang, Pemerintah Desa Sangkanhurip, telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi dengan sangat baik, tidak kenal lelah, demi mengejar dan meningkatkan herd imunity warga,” kata Aep Dedi.
” Saya optimis target akan tercapai karena semua pemerintah, komunitas, instansi vertikal TNI/Polri terus bergerak mencapai tujuan tersebut. Saya berharap pemerintah terus menerus mendorong ketersediaan vaksin, melihat antusias masyarakat mengikuti kegiatan vaksinasi ini begitu tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Katapang Yani Suhardi Setiawan kagum melihat antusias dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Sangkanhurip luar biasa, dalam menyambut vaksinasi ini.
” Untuk prosentase vaksinasi warga Kec Katapang tembus angka 47% per 2/10/21, sedangkan ketersedian vaksin tidak ada kendala, sudah tersedia jenis vaksinnya vaksin sinovac dan astrazeneka,” imbuh Yani.
Yani juga meluruskan perihal terjadi kesimpangsiuran data vaksinasi Desa Sukamukti, dimana hasil croscek lapangan Puskesmas Sangkanhurip mengatakan 23%, sedangkan pihak pemerintah desa menyebutkan 50% lebih, bahwa ini hanya mis komunikasi. Data yang valid/benar adalah per 2/10/21 data vaksinasi Desa Sukamukti sebesar 31%. Data ini penting karena menyangkut pelaksanaan Pilkades Desa Sukamukti.
Selain itu, ucap Kepala Desa Sangkanhurip Aan Tirta Gandanya menambahkan beberapa bulan lalu sosialiasi vaksinasi mengalami kendala, tetapi sekarang animo masyarakat untuk vaksin luar biasa, walaupun masih bersifat patuh, belum bentuk kesadaran.
“Hendaknya kegiatan ini harus terus berlanjut. Untuk itu kami meminta kepada komisi A DPRD Kab Bandung untuk terus mengawal ketersediaan vaksin, supaya animo masyarakat yang begitu tinggi, tidak turun drastis karena kendala ketersediaan vaksin, secara otomatis kegiatan gebyar vaksinasi tertunda,” timpalnya.
Sedangkan menyangkut secara spesifik, tidak ada mata anggaran untuk operasional gebyar vaksinasi pemerintah desa, yang secara umum dikeluhkan desa, tetapi secara riil harus ada, Aan Tirta Gandanya menjawab “dana operasional pasti ada dalam setiap kegiatan, yang penting warga kita bisa divaksin dan menyangkut dana kita berikhtiar saja,”.
Hendaknya persoalan mata anggaran gebyar vaksinasi di desa-desa, selain ketersediaan vaksin, harus menjadi fokus dan lokus hasil monitoring Komisi A DPRD Kab Bandung, untuk di bawa ke jenjang Rapat DPRD.bersama Pemerintah Kab Bandung, guna mencari solusi terbaik dan melakukan terobosan.(Iceu)
