Garut, tribuntipikor.com
Forum Silaturahmi Masyarakat Giriawas ( Forsimas ) melakukan audiensi di Aula Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam pokok pembahas mengenai adanya dugaan pemotongan PKH terhadap masing-masing anggota PKH, audiensi tersebut di hadiri Kades Giriawas, Ketua BPD, Pendamping PKH, Para RW dan Agen, Jum’at (20/8/2021)
Sesudah melakukan audiensi, Iwan Hermawan Ketua Forsimas menjelaskan kepada awak media, katanya, ” Yang menjadi dasar audiensi dengan pendamping PKH adalah, Kami menemukan terjadi di lapangan bahwa kartu dipegang oleh ketua PKH, yang secara aturan Ketua PKH itu tidak ada dalam Kementerian sosial, yang kedua ada dugaan pemotongan yang terjadi dari masing -masing anggota PKH yang besarannya per paket itu 2 kg + ongkos yang di bebankan oleh ketua PKH kepada para penerima PKH itu sendiri termasuk BPNT ,” paparnya.
” KPM PKH itu ada 500 dan BPNT sekitar 300-an lebih kalau di Komulatifkan sekitar 800 orang penerima BPNT murni dan BPNT PKH, kalau diakumulatif kerugian yang muncul akibat pemotong itu sendiri 800 kali 2 kg, berarti sudah hampir sekitar 16 ton, 1 ton 6 kwintal akumulatif dengan nilai Nominal RAB dari pemerintah ada sekitar harga Rp 12.000 per/ kg. Berarti sekitar 12 juta yang tiap bulan pencairan itu hilang, yang menjadi dasar audiensi pihak Forsima dengan Ketua pendamping PKH dan kelompok pemegang kartu BPNT itu sendiri ,” imbuhnya.
Disampaikan Iwan, Tujuan akhir dari audiensi ini adalah Forsimas ingin mengembalikan lagi kartu ATM ,KKS kepada pemegangnya masing-masing, itu merupakan tujuan akhir dari Forsimas ,” tandasnya
“Forsimas akan mengawal terus sampai benar-benar ini dipegang oleh pemegang haknya, bukan hanya sifatnya seremonial belaka, ketika terjadi audien ini Kartu KKS dibagikan tapi akhirnya diambil lagi, Forsimas akan mengawal terus untuk langkah-langkah selanjutnya ,” ujarnya.
” Diperoleh hasil kesepakatan dari BPD dan pendamping PKH untuk mengembalikan lagi kartu KKS – KPM kepada pemegang haknya masing-masing itu yang menjadi keputusan akhir dari audiensi, dan ini merupakan keputusan yang akan dikawal terus oleh Forsima beserta jajaran, yang ada di tingkat RW “, tegasnya.
“Forsima berharap ini akan menjadi satu protektif di desa Giriawas untuk langkah selanjutnya bisa jadi perhatian desa yang lainnya , bahwa akuntabilitas dan transparansi tentang PKH – BPNT dan bantu bantuan sosial lain nya bisa tersalurkan secara transparan kepada yang betul -betul pemegang haknya masing-masing, itu yang menjadi tujuan utama Forsimas sendiri ,” tegasnya
“Sementara saat di minta tanggapan Budi Pendamping PKH menyatakan dalam permasalahan di audiensi mungkin ada kesalahpahaman, atau miskomunikasi,yang tidak tersampaikan dan alhamdulillah permasalahan sudah beres sampai saat ini di desa Giriawas PKH dan BPNT aman, kondusif tidak ada masalah,” tandas Budi
“Di singgung Terkait adanya masalah yang terindikasi ada dugaan pemotongan ,Dia menjawab tidak ada, itu mungkin dulu iya , justru dulu saya yang membereskan masalah itu, dugaan pemotongan di Desa Giriawas, untuk saat ini tidak pernah ada lagi masalah itu sampai saat ini ,” jelasnya.
“Budi menyampaikan, mekanisme penyaluran PKH, untuk KKS sendiri pencairan di lakukan oleh sendiri untuk pencairan 3 bulan sekali, insya Alloh aman dan amanah ,” imbuhnya.
Budi berharap, untuk KPM PKH pertama saat sekarang ini karena kita agak tersendat juga karena ada wabah pandemi Covif-19, untuk penambahan belum ada tahun ini, mudah-mudahan kedepan nya PKH semakin bertambah ,dan keluarga miskin semakin terbantu dengan bantuan sosial dari Pemerintah,
Disampaikan Budi, total KPM PKH sekitar 400 cuman untuk sekarang ini karena ada kebijakan baru dari Kementerian Sosial harus ada Padan NIK dan Padan DTKS semuanya masih dalam perbaikan data. Otomatis sebagian belum mendapatkan bantuan karena menunggu perbaikan data dari dua data Padan NIK dan Padan DTKS ,” terangnya.
“Di waktu yang sama, Kepala Desa Giriawas Dindin Mauludin menegaskan bahwa Fitrah manusia ketika berbeda pendapat yang terpenting kita melihat tujuan, ketika tujuannya itu baik apapun cara pandang berbeda pada akhirnya kita akan ketemu pada satu titik kebersamaan , langkah dasarnya untuk kemaslahatan dan kemajuan Desa, sebetulnya ada kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi terkait beberapa kegiatan yang terlaksana di Desa Giriawas ini,,’ ungkap Kades Dindin.
Sambung Didin, Yang dipertanyakan Forsima tadi terkait regulasi penyaluran BPNT, PKH termasuk kebijakan bansos, Desa hanya sebagai mediator memfasilitasi KPM dimana Dinsos mendelegasikan ke pihak Kantor Pos, dengan pemahaman ini Alhamdulillah kita bisa selesaikan di kantor ini, mudah mudahan kedepan Desa ini lebih baik lagi, lebih maju apabila ada kesalahan mari kira koreksi dan perbaiki bersama ,” ucapnya.
Dengan adanya audiensi ini sebetulnya hal yang baru, karena selama ini terbiasa apabila ada masukan dari masyarakat di sampaikan langsung ke kepala desa, baik saya yang terjun kelapangan atau masyarakat sendiri yang datang ke kantor desa atau ke rumah tapi memang seiring dengan perjalanan waktu orang juga lebih melek terhadap regulasi berkumpul dan berserikat itu di atur oleh undang-undang ,itu lebih bagus dan terorganisir, selama tujuannya bagus saya sendiri yang menandatangani pembentukan Forsima ini, pungkasnya. ( Dedi Biro Garut)
