Selayar, tribuntipikor.com
Pemerintah dalam hal ini OPD yang ikut mengelola anggaran covid-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar diminta agar lebih transparan dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Seharusnya secara berkala pengelola dapat menyampaikan jumlah anggaran yang sudah digunakan selama penanganan covid-19 yang saat ini menjadi sorotan media.
Salah satu hal yang menjadi kendala publikator untuk mencari narasumber berkompeten dalam hal pengelolaan angggaran covid-19 di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, sangatlah sulit dan menyentuh hal-hal seperti pemanfaatan dan penggunaan anggaran covid-19 sangatlah sensitive, malah akan dituding sebagai orang yang mencari-cari kesalahan
Seyogyanya gugus tugas bukan hanya menyampaikan berapa banyak pasien bertambah, sembuh, atau meninggal tetapi juga harus menyampaikan berapa besar uang yang sudah digunakan untuk penanggulangan Covid-19 ” ujar seorang pemerhati pembangunan bernama Samsul dalam sebuah diskusi sesama pemerhati pembangunan di Kepulauan Selayar pada Sabtu (3/7) di sebuah warkop dibilangan Toddopuli Makassar.
Samsul berharap agar pemerintah tidak gagal dalam menentukan prioritas penanganan Covid-19 agar tidak menimbulkan celah korupsi. Sebab, kata dia, beberapa informasi menyebutkan kalau beberapa waktu lalu sejumlah pengelola anggaran penanganan Covid-19 di Kepulauan Selayar telah di undang ke pihak berwajib untuk kelengkapan data pemanfaatan anggaran covid-19. Namun sampai saat ini kita belum telusuri perkembangannya, jelas Samsul.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah menganggarkan puluhan miliar rupiah yang terbagi dalam sejumlah kategori penanggulangan Covid-19, diantaranya bidang kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan penanganan covid-19 lainnya, misalnya pemakaman dan perawatan pasien positif covid-19, kelengkapan alat pelindung diri dan anggaran sosialisasi.
Dari anggaran besar ini, lanjut Samsul, seharusnya masyarakat diajak untuk mengawasi hal ini, “Kalau kita lihat beberapa hari ke belakang, pemerintah tidak serius membuka paritisipasi masyarakat tapi malah mencoba mengkriminalisasikan mereka yang kritik pemerintah. Padahal dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat agar terjadi check and balance,” pungkas Samsul.
Sementara itu diperoleh informasi dari sumber yang layak dipercaya menyebut kalau anggaran covid-19 di Badan Penanggulangan bencana kepulauan Selayar pada tahun 2020 lalu, sebesar 5,9 miliar, sementara di Dinas Kesehatan sekitar 5 miliar. Belum lagi di sejumlah OPD lainnya yang juga turut mengelola anggaran covid-19, seperti Dinas Sosial dan dinas-dinas lainnya, masih sangat perlu transfaransi dalam penggunaannya.( Tim / UH )
