Pontianak, tribuntipikor.com
DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-X yang dihadiri oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis 25 Marer 2021.
Dalam MUSDA DPD REI Kalbar ke-X incumbent Muhammad Isnaini , ST terpilih secara Aklamasi yang di Ikuti anggota REI Sekalbar 14 Kab / Kota masih tetap mempercayai incumbent Muhammad Isnaini , ST untuk Memimpin DPD REI Kalbar Periode 2021 – 2024
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum, mengutarakan, bahwa inovasi untuk pembangunan suatu kawasan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan itu perlu dicatat terjalin dengan baik, dan pemerintah daerah membuka ruang bagi pengembangan kawasan yang berdampak pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Menjadi tugas pemerintah daerah harus membuka ruang bagi pengembangan kawasan-kawasan itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja cukup banyak. Misalnya diskusi termasuk berapa rumah subsidi, memang harus menuju ke tempat itu. Seharusnya dipersiapkan dan itu domainnya pemerintah termasuk yang nonsubsidi, pemerintah daerah harus dibuka,” tuturnya.
Berdasarkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kekurangan rumah di Kalbar secara keseluruhan pada tahun 2020 RTLH berjumlah 217.745 unit dan Kekurangan Rumah sebanyak 341.557 unit.
Tantangan ini sekaligus menjadi peluang bersama untuk menyediakan perumahan yang layak bagi segmentasi MBR. Dan penyediaan perumahan dengan pendekatan hunian berimbang yang disediakan oleh pengembang dan pemerintah menjadi solusi yang efektif dalam mengantisipasi permasalahan tersebut,” tegasnya.
Ketua DPD REI Kalbar yang terpilih Muhammad Isnaini, ST usai pelantikan Mengungkapkan kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahunnya. Paling tidak dalam setahun kebutuhan rumah mencapai 11 ribu unit.
Paling banyak yang mencari rumah ini orang Pontianak. Namun karena lahan terbatas jadi kebanyakan beralih ke Kubu Raya, katanya
M. Isnaini mengungkapnkan juga masalah yang di hadapi anggota REI lambannya pelayanan BPHTB ini berdampak lemahnya cashflow pengembang, karena akad KPR pembeli rumah pasti akan terhambat.
Sehinga developer terima uang dari bank juga lama, yang otomatis cashflow pengembang dan pembangunan serta penjualan semakin lama. Selain itu transaksi dari penilaian harga dari dispenda terhadap objek properti acuannya terlalu tinggi,” ujarnya. ( RUN )
