Yogyakarta DIY, tribuntipikor.com //
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku, 2 orang cucunya yang masih duduk di bangku SD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah seorang cucunya harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari.
Dia menekankan, bahwa meskipun angka keracunan MBG sangat kecil, tapi pemerintah jangan meremehkan karena menyangkut nyawa manusia.
Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN), dari 6 Januari-31 September 2025 telah terjadi 75 kasus keracunan MBG yang menimpa 6.517 siswa. Penyebab utama keracunan pada MBG,
Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR hari ini, adalah karena banyak dapur penyedia MBG yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mengikuti SOP (standard operating procedure) yang sudah ditetapkan BGN.
Dia menyebut salah satunya adalah tidak memperhatikan sanitasi.
Untuk memperbaiki program MBG, kata Dadan, Presiden Prabowo akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis.
Kasus terbaru keracunan MBG terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa kemarin. Ada sebanyak 147 pelajar menjadi korban dugaan keracunan setelah menyantap MBG di SMPN 1 Kadungora, SMP PGRI, SDN 3 Talagasari, dan SMA Annisa Kadungora.
Bupati Garut Abdusy Syakur pun menetapkan status kejadian luar biasa (KLB), hari ini.
Dia menyebut sebagian besar korban harus menjalani rawat inap di beberapa puskesmas.
Selain itu, dikabarkan sebanyak 45 siswa SMKN 1 Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, juga mengalami mual, muntah dan pusing, setelah menyantap MBG hari ini.
Bersamaan viralnya tentang keracunan MBG diberbagai sekolah di Jawa dan luar Jawa, Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengungkap, ada SPPG yang diisi keluarga pemilik dapur oleh penyedia MBG.
Dalam rapat Komisi IX DPR, dia memaparkan sebanyak 47 orang karyawan yang bekerja pada SPPG itu terdiri dari menantu, keponakan, dan keluarga dekat lainnya dari si pemilik SPPG.
Di sisi lain, anggota DPR dari PAN itu mengakui bahwa banyak SPPG lain yang dikelola secara profesional. (*King)