Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Proyek pembangunan saluran drainase dan trotoar di jalan AKBPM Soeroko Sisi Barat Kecamatan Bojonegoro, menjadi sorotan warga dan publik setelah pantauan di lapangan menemukan sejumlah dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Hasil pantauan awak media ini di lokasi proyek menunjukkan bahwa sebagian U-ditch dipasang saat kondisi tanah tergenang air, padahal menurut standar teknis dan spesifikasi beton pracetak, pemasangan harus dilakukan pada dasar galian yang kering, padat, dan rata.
Karena, pelaksanaan pemasangan uditch di kondisi tergenang berpotensi menurunkan kestabilan dan daya dukung struktur saluran beton, sehingga risiko pergeseran, ambles, atau kerusakan dini menjadi tinggi.
Selain itu, indikasi dugaan penyimpangan terjadi pada lantai kerja (pedel) yang menjadi dasar konstruksi U-ditch. Lantai kerja ini diduga tidak sesuai volume kontrak, padahal lantai kerja merupakan komponen penting untuk menjaga kekuatan dan kestabilan saluran.
Lantai kerja yang kurang atau tidak merata dapat menyebabkan struktur U-ditch kehilangan daya dukung, apalagi saat air menggenangi, sehingga konstruksi tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.
Mirisnya lagi, pada Senin 03/11/2025 sekira pukul 10.15 Wib ketika awak media mencoba konfirmasi dan kebetulan dia mau keluar berboncengan naik sepeda motor, Pelaksana Pengawas dan konsultan yang belum diketahui identitasnya tersebut saat dikonfirmasi awak media ini di lokasi, pihaknya tidak berkenan untuk ditanya terkait pekerjaan yang sedang berjalan tersebut.
“Maaf mas mau tanya sebentar bisa…? Tidak..!, tidak…!, tidak bisa. Jawabnya dengan ketus sambil jalan ngegas sepeda motornya ke arah utara BRI lurus.”
Proyek senilai Rp. 2.3 miliar ini dikerjakan oleh PT. Indokon Raya beralamat kantor di Jln. Teuku Umar ll/48 Sidoarjo Jatim. Namun kabar di lapangan menyebut, ada dugaan bahwa pelaksanaan sebenarnya dilakukan oleh pihak lokal Bojonegoro. Akan tetapi terlepas apapun, fokus utama pemberitaan ini tetap pada materi realisasi pelaksanaan proyek tersebut.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, harus mengingatkan leading sector kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), terutama pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan secara masif, ihwal dampak lemahnya fungsi pengawasan proyek di Bojonegoro.
Pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi salah satu program prioritas di Bojonegoro, tidak boleh dibiarkan melenggang tanpa pengawasan ketat, terlebih jika menyangkut sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. (King/Tim)
Editorial: Korwil Jatim
