Bandung Tribun Tipiikor com Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil menjadikan dirinya sebagai panggung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan berdaya saing, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat dan program prioritas Pemerintah Provinsi Jabar.
Sesuai Tufoksi Bappeda sebagai perencana pembangunan, Bappeda Jabar tidak hanya menyusun dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, tetapi juga mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar menjadi program prioritas di setiap OPD.
Melalui program Jabar Juara, Bappeda Jabar mendorong UMKM di 27 kabupaten/kota termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan wilayah Bandung Raya untuk mendapatkan akses permodalan, pelatihan digital marketing, sertifikasi halal, dan kemudahan perizinan melalui OSS RBA.
Bappeda Jabar menjadi panggung bagi UMKM dengan menyediakan ruang promosi di berbagai event perencanaan pembangunan seperti Musrenbang Provinsi, West Java Festival, dan Pameran UMKM Binaan. Ribuan UMKM kuliner, fesyen, kriya dan jasa kreatif ditampilkan di Gedung Sate dan kantor Bappeda Jabar.
Sinergi Bappeda Jabar dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bank BJB dilakukan untuk mempermudah Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Bappeda memastikan perencanaan anggaran APBD Jabar pro-UMKM dengan alokasi belanja produk dalam negeri minimal 40 persen.
dampak perencanaan Bappeda Jabar sangat terasa. UMKM di Cibiru yang berjumlah lebih dari 6.000 UMKM mendapat pendampingan untuk masuk ke e-katalog dan marketplace agar bisa menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Bappeda Jabar juga menjadi panggung bagi UMKM melalui program digitalisasi. Dengan aplikasi Sapa Warga dan e-commerce Jabar Juara, UMKM didorong untuk go digital, memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memasarkan produknya ke pasar nasional dan internasional.
Kinerja kepala Bappeda Jabar dinilai mumpuni karena mampu melaksanakan Tufoksi sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi, yaitu menyusun perencanaan yang berbasis data, inklusif, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Evaluasi program UMKM dilakukan secara berkala melalui sistem e-Monev Bappeda.
Selain itu, Bappeda Jabar aktif melakukan kolaborasi pentahelix dengan akademisi, pengusaha, komunitas, dan media termasuk Tribun Tipikor untuk mempublikasikan kisah sukses UMKM Jabar, sehingga UMKM tidak hanya mendapat modal, tetapi juga mendapat panggung publikasi yang luas.
Dengan menjadikan Bappeda sebagai panggung bagi UMKM, diharapkan ekonomi Jawa Barat semakin kuat, ketahanan pangan terjaga, pengangguran berkurang, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMKM paling maju dan berdaya saing di Indonesia sesuai visi Jabar Juara Lahir Batin.
Budi Haryanto SE Wapemred
