Sanggau, Kalbar – TRIBUNTIPIKOR.COM
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp1,341 miliar dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat itu diduga menyisakan persoalan serius terkait kualitas konstruksi dan pengawasan pekerjaan.
Minggu,4/10/2026
Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas pelayanan publik dan keagamaan tersebut justru dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga menyisakan puing-puing. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan keterangan sumber warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, kondisi fondasi bangunan diduga tidak memenuhi standar teknis yang semestinya.
Sumber tersebut menyebutkan, sejumlah titik fondasi hanya menggunakan empat batang kayu cerucuk berdiameter sekitar 5–6 sentimeter. Selain itu, proses pencampuran beton diduga dilakukan tanpa takaran yang jelas.
Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena kualitas fondasi dan beton merupakan faktor penting dalam menjamin kekuatan serta keselamatan bangunan.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Sorotan juga mengarah kepada pengawas proyek. Menurut sumber warga, pengawas yang bertugas disebut mengakui tidak memahami gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi tenaga pengawas dan mekanisme pengendalian mutu selama pembangunan berlangsung.
Pasalnya, pengawasan konstruksi bukan sekadar formalitas administrasi. Pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan kontrak.
Apabila dugaan lemahnya pengawasan ini terbukti, pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dapat berjalan tanpa pengendalian teknis yang memadai.
Anggaran Miliaran Rupiah, Publik Menuntut Pertanggungjawaban
Anggaran sebesar Rp1,341 miliar merupakan uang negara yang seharusnya menghasilkan bangunan berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Kerusakan berat yang dilaporkan pada gedung tersebut memunculkan desakan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa, penggunaan material hingga pelaksanaan pengawasan.
Publik juga berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan apakah pembayaran kepada pihak pelaksana sudah sesuai dengan volume serta kualitas pekerjaan yang benar-benar terpasang.
Jangan sampai kerusakan bangunan hanya berakhir menjadi persoalan administratif tanpa ada evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menyikapi persoalan ini, Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat didesak segera melakukan evaluasi dan audit teknis terhadap pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Kapuas.
Pemeriksaan independen diperlukan untuk mengetahui penyebab kerusakan, mengukur kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis, serta menghitung potensi kerugian negara apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Jika terdapat bukti awal dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya.
Penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar tudingan. Namun, transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara tidak boleh diabaikan.
Masyarakat juga menunggu penjelasan mengenai rencana perbaikan atau pembangunan kembali gedung tersebut, termasuk kepastian sumber pendanaan agar pelayanan publik tidak terus dirugikan.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut masih perlu diperoleh
