Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com //
Diduga ada indikasi pembiaran, lemahnya dari konsultan pengawas menyebabkan pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase dan trotoar tepatnya yang berada di jalan WR Supratman sisi Timur turut Kecamatan Bojonegoro, terkesan asal-asalan.
Tak “hadirnya” konsultan pengawas yang harusnya bekerja profesional dan selalu berada di lapangan, tak salah jika kemudian membuat rekanan juga ikut asal-asalan ‘semau gue, saat mengerjakan proyek yang bersumber dari uang rakyat.
Diberitakan sebelumnya oleh link media ini dengan judul: Hiraukan Warga, Publik Semakin Yakin Proyek Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar di Jl. W.R Supratman Langgar Aturan.
Terbukti, lemahnya pengawasan dari konsultan, warga menilai realisasi proyek ini tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis, khususnya pada item lantai kerja (pedel) di bawah konstruksi U-ditch.
Bagian lantai kerja itu diduga dikerjakan tidak sesuai volume yang tercantum dalam kontrak. Padahal, komponen tersebut berfungsi penting untuk menjaga stabilitas dan daya dukung saluran beton.
Kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan publik terkait fungsi pengawasan proyek, terutama peran dan fungsi konsultan pengawas.
Sesuai aturan, konsultan pengawas memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, jadwal, dan anggaran.
“Konsultan pengawas wajib melakukan pengawasan rutin, melaporkan kemajuan pekerjaan, serta memberi rekomendasi penyelesaian masalah di lapangan,” ujar salah satu warga yang memiliki pengalaman sebagai konsultan pengawas di Blora Jawa Tengah.
“Kalau bagian lantai kerja dikurangi, apalagi sudah tertutup U-ditch, maka akan sulit diperbaiki karena merupakan struktur permanen,” imbuhnya.
Sementara diketahui, proyek uditch tersebut dikerjakan oleh CV Solusi, perusahaan yang beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya 7F/51, Surabaya (Kota), Jawa Timur, dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,6 miliar.
Proyek pembangunan saluran drainase dan trotoar dijalan, WR Supratman sisi Timur yang diduga dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Dinas maupun konsultan pengawas, tampaknya kali ini semakin viral. (King/Tim)
