Jakarta|Tribun TIPIKOR.com
Komite Reformasi Polri tidak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki institusi kepolisian. Nyaringnya desakan agar Presiden Prabowo segera mengesahkan Komite Reformasi Polri memunculkan kesan bahwa tidak ada jalan selain menempatkan komite baru sebagai solusi instan atas permasalahan Polri yang telah terakumulasi selama ini.
Sejarah birokrasi Indonesia menunjukkan bahwa terbentuknya lembaga ad hoc kerap menimbulkan harapan besar tanpa hasil nyata. Komite atau tim baru sering berujung menjadi simbol politik, bukan instrumen perubahan substansial.
Komite Reformasi Polri justru berpotensi menjadi ruang tarik-menarik kepentingan. Keberadaannya kemungkinan besar berubah menjadi arena perjanjian politik pihak tertentu yang ingin mempengaruhi arah kebijakan keamanan dalam negeri.
Polri membutuhkan reformasi berkelanjutan yang menyentuh permasalahan mendasar. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya profesional, akuntabilitas yang masih lemah, serta mekanisme pengawasan yang belum memberi efek jera bagi pelanggaran etik maupun pidana anggota Polri.
Semua itu dapat disentuh melalui kebijakan yang sudah tersedia dalam sistem kelembagaan negara tanpa harus menambah struktur. Penguatan Inspektorat Pengawasan Umum, optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan, serta peningkatan transparansi penanganan kasus pelanggaran menjadi langkah konkrit yang segera dapat diambil.
Penguatan Kompolnas pun layak menjadi prioritas. Lembaga itu merupakan perwakilan rakyat dan pemerintah dalam pengawasan Polri, namun selama ini cenderung memiliki peran penasihat pasif. Presiden dapat mendorong Kompolnas menjadi mitra pengawasan yang lebih kuat, responsif, dan terbuka terhadap partisipasi publik.
Selain itu, audit independen secara berkala terkait anggaran, manajemen SDM, dan penggunaan kewenangan koersif akan memberikan standar akuntabilitas yang objektif serta dapat diukur. Dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil juga dapat dilibatkan untuk memberikan sudut pandang eksternal yang kritis dan bebas tekanan struktur komando.
Pilihan yang lebih rasional ialah memperkuat garis komando yang sudah berjalan. Presiden Prabowo memiliki mandat politik penuh untuk memastikan reformasi tidak hanya menjadi slogan. Melainkan program nyata yang dipimpin langsung oleh Kapolri melalui Tim Transformasi Reformasi Polri yang telah bekerja dan memahami anatomi persoalan institusi dari dalam.
Reformasi yang otentik tidak diukur dari seberapa banyak lembaga baru yang diciptakan, tetapi dari seberapa besar perubahan perilaku, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan keamanan bagi rakyat.
Keputusan untuk tidak melanjutkan rencana Komite Reformasi Polri bukanlah kemunduran. Keputusan itu justru menunjukkan ketegasan Presiden dalam menempatkan efektivitas di atas seremonial, substansi di atas keramaian politik, serta kepentingan rakyat di atas kepentingan elite.
Reformasi Polri akan melaju lebih cepat ketika dikendalikan dengan visi yang jelas, langkah-langkah yang terukur, dan kepemimpinan yang tidak tunduk pada tekanan kepentingan jangka pendek.
Jakarta, 25 Oktober 2025
R. HAIDAR ALWI
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
