Sumbawa Besar, NTB
tribuntipikor . Com –
Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirasakan petani dan nelayan di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, kian memicu keresahan. Kesulitan memperoleh BBM untuk kebutuhan pertanian dan melaut dinilai telah mengganggu roda perekonomian masyarakat dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putera, Kamis (6/8/2026), mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar tidak lagi berdiam diri menghadapi persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar petani dan nelayan tidak terus menjadi korban akibat sulitnya memperoleh BBM yang menjadi kebutuhan utama mereka.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Petani dan nelayan membutuhkan kepastian. Pemerintah daerah harus segera bersikap dan menghadirkan solusi nyata,” tegas Iwan Iskandar Putera.
Di lapangan, petani mengaku kesulitan mendapatkan solar untuk mengoperasikan alat pertanian, sementara nelayan harus mengurangi bahkan menghentikan aktivitas melaut karena keterbatasan BBM. Dampaknya bukan hanya terhadap produksi pertanian dan hasil tangkapan ikan, tetapi juga langsung memukul pendapatan masyarakat.
Situasi ini semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sejumlah warga juga mempertanyakan mekanisme penerbitan rekomendasi distribusi BBM yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada 6 Agustus 2026 mengenai langkah penanganan krisis BBM tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Di tengah belum adanya penjelasan resmi, berkembang berbagai informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai tata kelola distribusi BBM. Dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan klarifikasi serta penelusuran dari instansi yang berwenang.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun langsung ke lapangan, melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM, memperkuat pengawasan, membuka informasi secara transparan, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Bagi petani dan nelayan, persoalan ini bukan sekadar soal pasokan BBM. Ini menyangkut keberlangsungan mata pencaharian, ketahanan pangan, dan denyut ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi apabila pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Irwanto)
