Sinjai, tribuntipikor.com
Bupati Sinjai Dra Hj. Ratnawati Arif, M.Si menghadiri Dialog Otonomi Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026), dan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mengakselerasi pembangunan daerah melalui inovasi penganggaran dan penguatan regulasi. Hal tersebut merupakan langkah strategis yang dikawal bersama oleh para Bupati seluruh Indonesia selaku anggota APKASI.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan HUT APKASI ke 26 yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
Kegiatan Dialog dan HUT APKASI tersebut merupakan agenda nasional yang mempertemukan para kepala daerah seluruh Indonesia, menjadi ruang dialog yang sangat penting dalam membahas dua isu fundamental bagi masa depan otonomi daerah, yaitu terkait Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan serta Uji Publik Rancangan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana menjadi ruang bagi para anggota APKASI untuk memberikan masukan.
Dalam forum dialog tersebut terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu strategi dan model pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan pembangunan, collaborative governance (tata kelola kolaboratif) sebagai solusi keterbatasan fiskal, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran strategis sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan dan penguatan ekonomi lokal
Menyikapi hal tersebut, Bupati Sinjai, Hj Ratnawati Arif, menegaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap APBN dan APBD konvensional sudah saatnya diimbangi dengan sumber pendanaan yang inovatif.
Lebih lanjut Bupati Sinjai yang didampingi oleh Kepala Bapenda Sinjai, H. Andi adeha Syamsuri, mengemukakan bahwa “Tantangan ke depan tentu semakin kompleks, di satu sisi ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan alternatif baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi investasi daerah, maupun pemanfaatan instrumen keuangan lainnya menjadi kunci agar proyek infrastruktur strategis tetap berjalan”.
Kehadiran Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif dalam forum dialog tersebut selain membahas persoalan fiskal, juga membawa misi penting dalam mengawal jalannya Uji Publik revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ((Mukhlisisma)
