Bekasi , Tribun Tipikor Online _ Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti maraknya konflik kepentingan dan praktik politik patronase dalam pengelolaan dana atau proyek negara oleh yayasan swasta, termasuk dana pendidikan dan program pemerintah.Berikut adalah poin-poin utama catatan ICW terkait yayasan swasta:Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG): ICW menemukan 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terafiliasi dengan partai politik, aparat penegak hukum, dan internal Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 28 yayasan bahkan terafiliasi langsung dengan elite partai politik. Hal ini memicu kerentanan praktik korupsi, markup, dan konflik kepentingan dalam proyek tersebut.Transparansi Dana Pendidikan: ICW mendesak sekolah dan yayasan pendidikan swasta untuk terbuka terkait laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan non-pemerintah yang menerima aliran dana dari APBN, APBD, atau masyarakat wajib membuka akses informasi tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan.Pencegahan Korupsi: ICW menilai penyaluran dana negara melalui yayasan swasta rawan celah korupsi karena lemahnya pengawasan. ICW secara konsisten mengawal dan meneliti tata kelola program ini agar penyaluran dana tepat sasaran dan mematuhi prinsip akuntabilitas.Untuk memantau investigasi dan data lengkap terkait temuan tersebut, Anda dapat mengunjungi portal resmi Indonesia Corruption Watch di Situs ICW Antikorupsi.(Redaksi)
ICW terkait yayasan swasta
