KUNINGAN – Tribun Tipikor.com
28 Juni 2026 Gelombang audiensi dan aksi demonstrasi yang nyaris tak pernah putus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun DPRD Kabupaten Kuningan dinilai sebagai indikator kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris, SH, menilai derasnya aksi protes dari berbagai elemen masyarakat bukan lagi sekadar dinamika demokrasi, melainkan alarm atas menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jika hampir setiap bulan muncul audiensi dan demonstrasi yang menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran, dugaan pelanggaran di sejumlah dinas, hingga berbagai persoalan kebijakan publik, maka ini menjadi cermin bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Kuningan sedang tidak baik-baik saja,” tegas Abdul Haris.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ia menilai kondisi itu mencerminkan adanya persoalan pada fungsi eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif sebagai pengawas, hingga penegakan hukum yang dinilai belum memberikan efek pencegahan.
“Kalau fungsi pengawasan berjalan efektif, persoalan tidak akan terus berulang. Kalau tata kelola pemerintahan sehat, masyarakat tidak akan terus-menerus turun ke jalan membawa tuntutan yang hampir serupa,” ujarnya.
Abdul Haris juga menyoroti tingginya intensitas surat pemberitahuan audiensi maupun demonstrasi yang masuk kepada pihak kepolisian dari berbagai organisasi masyarakat, LSM, hingga mahasiswa. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan fakta sosial yang sulit dibantah.
“Fenomena ini menjadi catatan serius. Informasi sekarang menyebar begitu cepat melalui media sosial maupun media massa. Apa yang terjadi di Kuningan diketahui publik luas dan tentu akan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” katanya.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa langkah pembenahan yang nyata, maka citra Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan semakin dipertanyakan.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa di Kuningan hampir setiap bulan muncul persoalan yang berujung audiensi dan demonstrasi? Ini harus dijawab dengan perbaikan tata kelola, bukan sekadar membangun narasi bahwa semua baik-baik saja,” tegasnya.
Abdul Haris berharap pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh aparat penegak hukum menjadikan maraknya aksi masyarakat sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang konsisten, serta keberanian melakukan pembenahan terhadap dugaan penyimpangan yang mencuat di ruang publik.
“Semakin sering masyarakat turun ke jalan, semakin terlihat bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan. Pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap kritik, tetapi menjadikannya sebagai cermin untuk berbenah. Sebab jika kondisi ini terus berulang, publik akan terus bertanya: ada apa sebenarnya dengan Kabupaten Kuningan?” pungkasnya.
red/AHW
